Jumat, 27 November 2009

Indonesia negeri seribu bencana!!!Mengapa???


sebelumnya saya mohon maaf,seandainya tulisan saya ini ada yang menyinggung atau menyakiti hati para pembaca yang terhormat. Sesungguhnya tidak ada sedikitpun rasa ingin mendzhalimi siapapun. Tulisan ini hanya instuisi opini atau pendapat diluar ilmu akal,dan cuma bisa difahami dengan ilmu hikmah. Karena akal manusia terbatas,sedangkan hikmah ataupun ilmu Allah SWT itu tidak ada batasnya

pembaca yang terhormat,
Indonesia negeri seribu bencana!!!Mengapa??? Saya tidak akan membahas hal ini dengan dasar keagamaan yang mendalam, karena saya memang bukan ahlinya. Judul dari tulisan ini nanti akan dijabarkan menurut Instuisi dan deteksi energi sesuai dengan kemampuan dan profesi yang saya jalani saat ini..
Bencana dahsyat datang silih berganti di negeri yang bergelar Zamrud Khatulistiwa ini beberapa tahun terakhir ini. Mulai dari Gelombang Tsunami di Aceh,lumpur PT.Lapindo di jawa timur,gempa bumi di Jawa Barat,banjir di Jambi, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku dan yang terakhir gempa bumi di Sumatra Barat. Belum lagi bencana kecil lain yang tidak terhitung jumlahnya,yang disebabkan oleh alam. Juga bencana yang disebabkan oleh manusia, seperti Penebangan hutan secara liar,Teror bom, dan juga Bencana jual beli hukum serta Bencana Korupsi yang semakin menambah parah kondisi negeri ini.

Pertanyaannya mengapa negeri yang makmur dan indah ini terus menerus dilanda bencana? Jawabannya adalah pemimpin negeri ini belum bertangan dingin. Semenjak negeri ini di Pimpin oleh Presiden SBY tahun 2004 silam sampai akhir priode kepemimpinannya Oktober 2009 yang lalu,bencana alam dahsyat terus menerus terjadi. Bahkan semenjak bulan awal terpilih kembali sebagai Presiden RI yang ke dua kalinya bulan september 2009 yang lalu, Presiden SBY langsung disambut oleh bencana gempa bumi dahsyat di Sumatera Barat,yang banyak menelan korban harta benda dan nyawa.
Bagi yang mengerti ilmu hikmah, sebenarnya ini suatu pertanda bahwa negeri ini sebenarnya tidak cocok di pimpin oleh SBY. Sebagai seorang pendukung SBY, tetapi bukan pendukung Demokrat. Saya secara akal sehat dan lahiriah melihat saat ini memang cuma SBY yang cukup pantas dan cocok untuk menjadi RI satu. Komitmen beliau jelas untuk memajukan negeri ini. Juga konsisten dalam bidang penegakan hukum, ekonomi dan pemberantasan Korupsi. Saya yakin mafia hukum dan korupsi akan mampu di berantas, walaupun tidak 100 %.

Akan tetapi secara ilmu hikmah dan deteksi energi, SBY belum bertangan dingin dalam memimpin negeri ini. Dengan kata lain, walaupun SBY figur yang sempurna untuk jadi pemimpin dinegeri ini ini,tapi alam dinegeri ini belum mau di pimpin oleh SBY. Dan jika SBY tetap akan memimpin negeri ini selama 5 tahun ke depan, maka kita sebagai rakyat di negeri ini bersiaplah untuk menghadapi bencana alam dahsyat yang terus menerus di seluruh negeri ini. Bencana alam akan datang silih berganti,karena alam menolak di pimpin oleh orang yang tidak bertangan dingin. Walaupun orang tersebut memang baik dan jujur.

Secara ilmu hikmah,Instuisi dan Deteksi Energi yang saya dan ratusan orang lainnya miliki. Harus saya sampaikan kepada beliau, karena mungkin SBY belum mampu membaca tanda ataupun hikmah dibalik bencana dahsyat yang datang silih berganti di negeri indah ini. Kalau SBY mengerti bahwa bencana alam yang datang bertubi-tubi di negeri ini adalah pertanda dari alam yang menolak dipimpin oleh beliau maka saya berharap Presiden SBY mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai RI satu dan memberi mandat kepada orang lain yang telah beliau seleksi dan juga di seleksi dengan ilmu hikmah dan deteksi energi yang dianggap bertangan bertangan dingin atau mampu diterima oleh rakyat dan alam dalam memajukan negeri yang kaya tetapi mayarakatnya miskin dan terus menerus dilanda bencana ini.

Pembaca yang terhormat,
Saya mohon maaf karena uraian dari rumusan ilmu hikmah,Instuisi dan Deteksi Energinya tidak saya jabarkan disini karena terlalu panjang. Mungkin satu saat nanti jika ada penerbit yang berminat, maka akan saya jadikan dalam sebuah buku. Intinya adalah dalam bidang apapun seseorang harus bertangan dingin atau pun cocok dengan alam dan lingkungan sekitarnya baru berhasil untuk memimpin.

Satu contoh sederhana ada seseorang yang tangannya dingin dalam bertani,apapun yang ditananmya pasti akan tumbuh dan subur, sedangkan orang yang lainnya,meskipun gelarnya S2 ilmu pertanian,belum tentu cocok untuk jadi petani. Begitu pula dengan seorang tukang kue/roti yang bertangan dingin, apapun adonan kue yang dibikinnya akan sempurna jadinya berbeda dengan orang lain yang meskipun SMK nya jurusan Tata Boga, akan tetapi kalau bikin kue/ roti tidak sempurna hasilnya.
Kesimpulan dari tulisan ini adalah Presiden SBY adalah orang yang baik,cerdas dan bijaksana. Tetapi beliau tidak bertangan dingin dalam memimpin negeri ini. Walaupun pemerintahan negeri ini akan menjadi pemerintahan yang bersih dan baik dibawah kepemimpinan SBY. Namun negeri ini dan rakyatnya akan tetap melarat karena terus menerus dilanda bencana. Negara akan bangkrut dan tidak punya modal untuk memb, bukan karena korupsi. Tapi anggaran habis karena terus-menerus harus membangun sarana dan prasarana yang hancur akibat bencana alam.

Akhirnya penulis berharap SBY bisa cepat membaca hikmah dari bencana demi bencana yang terjadi. Dan beliau sadar bahwa sebetulnya tangan beliau tidak dingin dalam memimpin negeri ini dan dengan besar hati mengeluarkan mandat kepada pengganti beliau agar tujuan beliau untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat negeri ini dapat tercapai. Mungkin bagi saya SBY lebih cocok untuk menjadi wali negeri ini, dari pada menjadi Presiden yang tidak diterima alam. Walaupun Wali Negeri tidak ada dalam sistem Pemerintahan RI, tetapi karena kebesaran hati SBY yang mau membaca hikmah,mungkin bisa di jadikan satu wacana yang harus dibahas oleh ahli plitik, tata negara dan ahli hukum serta anggota legislatif untuk dapat dijadikan suatu undang-undang atau peraturan tersendiri dalam sistem pemerintahan negeri ini.

Catatan: Tulisan ini bukan ramalan dan bukan pula hendak mendahului kehendak Allah SWT, tetapi ini merupakan bagian dari ilmu hikmah, instuisi dan deteksi energi yang kami miliki. Dan ilmu yang kami miliki inipun datangnya dari Allah SWT jua.

Penulis adalah:
Mantan Ketua DPD PAAS Aceh Tamiang
Ketua LSM ADAS Institute NAD
Ketua Yayasan Baroena Mustika Indonesia Aceh Tamiang
Sekretaris Eksekutif Forum Komunikasi Alumni Swisscontact NAD
Pimpinan/ Akupunkturis pada Klinik Mustika Aceh Tamiang

Rabu, 11 November 2009

Batee Nisan Atjeh


Batee Nisan Atjeh



Pendahuluan
Di samping kesatuannya, Dunia Islam menunjukkan keaneka-ragamnya melalui ciri-ciri yang dihasilkan oleh sesuatu masyarakat pada satu zaman tertentu. Di antara ciri-ciri ini terdapat hasil kesenian berkaitan dengan kematian, yaitu batu nisan. Di antara batu nisan Islam yang terawal di Asia Tenggara terdapat satu golongan yang disebut “batu Aceh,”[1] karena diduga hasil suatu tradisi yang berasal dari bagian utara Sumatra. Golongan ini dapat dibedakan dari batu nisan lain berdasarkan atas bahan, bentuk, dan hiasan. Sampai sekarang, “batu Aceh” paling tua yang tahunnya dapat dipastikan adalah batu nisan Sultan Malik al-Salih, sultan yang pertama memerintah kerajaan Samudra-Pasai di timur laut Sumatra, berangka tahun 1297 M (Ramadhan 696 H).


Tradisi kesenian “batu Aceh” sebenarnya tersebar dari wilayah Pattani (selatan Thailand), ke Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Di Indonesia, jumlah “batu Aceh” mungkin lebih dari lima ribu buah. Di Semenanjung Melayu sendiri, sekitar 400 makam orang Islam yang ditandai dengan “batu Aceh” dapat ditemukan hingga sekarang. Diselatan Thailand dan di Brunei, jumlahnya beberapa puluhan buah.

Dengan demikian, seni “batu Aceh” merupakan suatu tradisi kesenian Islam yang amat berarti bagi seluruh kawasan Nusantara. Lagipula, di antara batu nisan Islam tertua yang berada di sebelah barat kawasan tersebut (Semenanjung Melayu, Sumatra), jumlah “batu Aceh” jauh lebih besar dari batu nisan yang berasal dari tradisi kesenian Islam lain. Jika ditambah dengan tingkat kemahiran yang tinggi, keanekaragaman bentuk dan kekayaan hiasan, serta langkanya peninggalan Islam di kawasan ini, maka “batu Aceh” merupakan monumen luar biasa untuk sejarah Islam pada umumnya dan sejarah kesenian Islam di Nusantara pada khususnya.


Makalah ini bertujuan menunjukkan bahwa korpus “batu Aceh” yang begitu besar ini perlu diberi perhatian yang mendalam. Pertama-tama, deskripsi yang terperinci dan sistematik akan membantu untuk membuat suatu tipologi yang lengkap berdasarkan bentuk umum, dan mencatat varian-varian hiasan untuk setiap jenis, serta menemukan unsur-unsur dekoratif yang sama bagi berbagai jenis. Selain itu, deskripsi ini akan memudahkan perbandingan di antara semua batu nisan sejenis. Pada tahap yang berikut, dari perbandingan itu, batu nisan yang jumlah ciri-ciri identik cukup besar dapat dikelompokkan untuk membantu interpretasi kronologi dan sejarah. Mengenai “batu Aceh”, tahap ini penting sekali karena tidak banyak “batu Aceh” yang epitafnya mengandungi data-data yang berarti dari segi sejarah. Maka, dari perbandingan tersebut, dapat diusulkan hipotesis mengenai kronologi jenis-jenis dan identifikasi makam.

Penelitian mendalam seperti ini sudah dimulai di Semenanjung Melayu, terutama di negeri Johor, Perak dan Kedah di Malaysia, dan di Provinsi Pattani di selatan Thailand. Di sini akan kami sampaikan beberapa hasil yang didapati dari penelitian terbaru di negeri Johor.

Konteks Sejarah

Dalam sejarah Dunia Melayu, nama Johor biasanya dikaitkan dengan kesultanan yang muncul pada awal abad ke-16 di ujung selatan Semenanjung Melayu. Kesultanan itu adalah pengganti Melaka sebagai penguasa setempat yang besar di wilayah Selat Melaka, dan akan mencapai puncaknya pada paruh kedua abad ke-17, dengan memanfaatkan kemerosotan kesultanan Aceh dan perebutan Melaka oleh orang Belanda pada tahun 1641.

Tidak banyak yang diketahui tentang sejarah daerah tersebut sebelum abad ke-16. Namun demikian, terdapat bukti bahwa ada kampung di sepanjang Sungai Johor pada abad ke-15, dan dua makam dengan nisan berbentuk “batu Aceh” dipastikan dari abad ke-15. Yang pertama adalah makam “nenanda kepada Almarhum Mansur”, yang epitafnya bertanggal Senen bulan Sha‘ban tahun 857 H (Agustus September 1453) di Sayong Pinang (Ludvik Kalus dalam Perret dkk., 1999: 127), dan yang kedua makam Sultan Alauddin Riayat Syah I Melaka di Kampung Raja (Pagoh). Epitafnya tidak rnencantumkan tanggal kemangkatannya, tetapi dari sumber lain dapat diketahui bahwa dia mangkat pada tahun 1488.

Kesultanan Johor muncul pada masa keadaan darurat dan langsung terancam sejak awal pendiriannya. Sesudah perebutan Melaka oleh orang Portugis pada tahun 1511, Sultan Melaka yang terakhir, Mahmud Syah I, berpindah-pindah dari Johor (Muar, Pekan Tua [?], Pagoh), ke Pahang, dan ke Pulau Bintan, dari mana dia akan diusir oleh orang Portugis pada tahun 1526. Penggantinya menetap di tepi Sungai Johor mulai sekitar tahun 1530. Ini titik permulaan suatu seri perpindahan yang akan terjadi sepanjang sejarah kesultanan. Tidak kurang dari 22 perpindahan terjadi antara tahun 1535 dan 1718, di sepanjang Sungai Johor dan di Kepulauan Riau. Sebagian dari perpindahan itu terjadi akibat serangan Portugis atau Aceh. Sebelas sultan silih berganti antara tahun 1511 dan tahun 1718. Sesudah tahun 1718, ibu kota kesultanan Johor-Riau terletak di Kepulauan Riau. Hanya pada tahun 1886, Johor kembali sebagai ibu kota kesultanan itu, ketika Maharaja Abu Bakar mulai menetap di Johor Bahru.

Berkembangnya Kesultanan Johor terutama berdasarkan kemampuannya untuk menarik kapal-kapal dagang, yang kadang-kadang dilakukan dengan cara kekerasan. Ibu kotanya merupakan tempat pertukaran aneka jenis barang[2] dengan kemudahan seperti gudang, yang kemungkinan besar terletak di bawah tanah untuk mencegah kebakaran, pegawai yang mahir dalam penyelenggaraan perdagangan, pajak yang cukup murah, ukuran berat dan panjang yang stabil, kemudahan untuk membaiki kapal-kapal, serta ketidakadaan pembajakan laut di sekitarnya (Andaya, 1975: 38). Yang datang berdagang di Johor adalah orang Cina, orang India (khususnya orang Gujrati), orang Siam, pedagang dari tempat-tempat lain di Semenanjung Melayu, orang Aceh dan pedagang dari seluruh pantai Sumatra, orang Jawa, pedagang dari Borneo, Maluku, Tenassirim, orang Belanda, Inggris, Portugis, serta orang Denmark (ibid: 25, 69, 71, 76, 104, 128, 147-149). Kapal-kapal dari Johor sendiri pergi berdagang sampai ke Teluk Siam, Benggala dan Koromandel (ibid.: 62, 70, 77).

Sewaktu orang Belanda merebut Melaka pada tahun 1641, Johor berkuasa atas seluruh pantai barat Semenanjung Melayu di sebelah selatan Selangor (kecuali daerah Melaka), Siak, Kampar dan Bengkalis di Sumatra, Kepulauan Riau-Lingga dan Singapura. Secara bertahap, sebagian besar dari pantai timur Sumatra, di sebelah selatan Aceh, berada di bawah kekuasaan Johor pada akhir abad ke-17, ditambah Terengganu, Pahang, pantai timur Johor, Pulau Siantan dan Tambelan, serta beberapa pulau di dekat pantai barat Borneo (ibid.: 37, 148-149).

Penelitian Awal Tentang “Batu Aceh” di Negeri Johor

Penelitian pertama diterbitkan pada tahun 1932 dalam buku Richard Olaf Winstedt, A History of Johor (1365-1895 A.D.).[3] Jelas bahwa Winstedt mengutamakan penelitian tentang batu nisan yang memiliki tulisan yang menarik dan tidak berusaha untuk memberikan satu gambaran terperinci bagi setiap batu nisan yang ditemuinya. Edisi asal bukunya menguraikan suatu penelitian epigrafi oleh Engku ‘Abdul-Hamid bin Engku ‘Abdu‘l-Majid (hlm. 159-167) mengenai empat batu nisan dari Kampung Raja (Pagoh) serta beberapa batu nisan dari Sayong Pinang. Winstedt sadar bahwa batu nisan ini berkaitan dengan Aceh tetapi gambaran yang diberikannya amat ringkas, contohnya “Malayo-Achinese type”, “inferiors specimens of the elaborately foliate type”, “European-lantern (or ‘pine-apple‘) type”, “usual XVIIth century type” atau “Chinese-lantern type”. Ini mungkin dapat dimengerti karena penelitian mengenai “batu Aceh” masih kurang di Hindia-Belanda pada waktu itu sehingga tipologi yang terperinci belum dapat dihasilkan. Mungkin juga foto-foto yang diambil serta replika dari semen yang dibuat untuk Museum Raffles di Singapura telah dianggap mencukupi sebagai referensi langsung bagi peneliti setempat. Namun, buku Winstedt amat penting karena mengandungi daftar lokasi situs yang paling lengkap, sebelum penelitian kami, dan karena informasi terperinci yang diberikan bagi setiap situs.

Kita harus menunggu lebih dari setengah abad sebelum satu penelitian penting mengenai “batu Aceh” di negeri Johor dapat dihasilkan, yaitu pada tahun 1985 oleh Othman bin Mohd. Yatim dan diterbitkan tiga tahun kemudian oleh Muzium Negara Malaysia. Penelitian ini amat penting karena didasari atas survei antara tahun 1974 dan 1983 di seluruh Semenanjung Melayu dan dapat menghasilkan satu tipologi batu nisan berbentuk “batu Aceh” yang terperinci, serta membuat hipotesis tentang kronologi jenis-jenis dan simbolisme. Maka 14 jenis batu nisan dibedakan atas 188 kuburan dari seluruh Semenanjung Melayu, termasuk 83 kuburan dari negeri Johor sendiri (Othman bin Mohd. Yatim, 1988: 102). Buku ini masih merupakan sumber acuan utama bagi siapa saja yang ingin membuat penelitian tentang “batu Aceh” di Malaysia. Pada waktu yang sama, satu penelitian epigrafi dan tipologi kuburan Islam di Indonesia, yang telah dihasilkan oleh Professor Hasan Muarif Ambary (1984), berisi satu esei tipologi “batu Aceh” berdasarkan kuburan-kuburan yang terdapat di Indonesia dan di Malaysia, termasuk beberapa buah kuburan dari Johor. Di samping itu beberapa penelitian ringkas mengenai tulisan-tulisan yang terdapat pada batu nisan berbentuk "batu Aceh" di Johor telah dihasilkan oleh Louis-Charles Damais (1968), Abdul Halim Nasir (1985) sendiri atau bersama Othman bin Mohd. Yatim (1990). Informasi tentang situs tertentu ada pula dalam beberapa buah buku, majalah ilmiah, serta koran dan majalah umum dari Malaysia.[4]

Penelitian Terbaru

Survei terbaru mengenai “batu Aceh” di Johor, telah dilaksanakan oleh École française d‘Extréme-Orient (EFEO) bersama Yayasan Warisan Johor di antara tahun 1996 dan awal tahun 1999. Pilihan negeri Johor memang tidak dilakukan secara kebetulan karena sebenarnya, dalam keadaan pengetahuan sewaktu survei itu dimulai, negeri Johor merupakan kawasan yang paling kaya akan “batu Aceh” di Malaysia. Kerja lapangan telah membawa penambahan situs makam lama dengan batu nisan berbentuk “batu Aceh” dari 15 tempat menjadi 36, bertambah lebih dari 50% jika dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu. Jumlah keseluruhan makam yang diteliti di sini diperkirakan 211 buah.[5] Kami mendapati bahwa dari kira-kira dua per tiga dari makam yang telah didaftar, sekurang-kurangnya satu batu nisan masih utuh atau hampir utuh.

Kawasan terpenting yang mengandung paling banyak makam dengan “batu Aceh” adalah lembah Sungai Johor dan anak sungainya, dengan 195 buah makam yang telah ditemukan, diikuti Sungai Simpang Kiri dan anak sungainya di daerah Batu Pahat dengan 10 buah makam, akhirnya Sungai Muar dan anak sungainya di daerah Muar dengan 6 buah makam. Bahwa semua situs terletak berdekatan dengan sungai yang besar atau anak sungainya tidak mengherankan, karena sampai awal abad ke-20, sungai-sungai merupakan jalan utama di semenanjung dan orang biasanya tinggal di tepi sungai.

Tipologi

Metode yang kami lakukan untuk penelitian tipologi didasari oleh metode Othman bin Mohd. Yatim, yaitu dengan membagi setiap batu nisan ke dalam enam bagian: dasar, badan bagian bawah, badan bagian atas, bahu-bahu, kepala dan puncak. Deskripsi ini merupakan deskiripsi paling terperinci sampai sekarang untuk “batu Aceh”. Dari penelitian ini, 252 ciri hiasan dapat diidentifikasikan: 57 ciri pada bagian dasar, 22 ciri pada badan bagian bawah, 61 pada badan bagian atas, 30 pada bagian bahu-bahu, 51 pada bagian kepala, dan 31 pada bagian puncak. Jumlah ciri ini membuktikan keaneka-ragaman dan kekayaan hiasan “batu Aceh”. Daftar ini dilakukan selengkap mungkin, karena dalam keadaan pengetahuan sekarang, belum diketahui ciri-ciri apa yang relevan untuk membantu dalam usaha memberi tanggal dan identifikasi makam. Ciri-ciri ini tidak hanya merupakan varian hiasan untuk sebuah jenis, tetapi dapat juga ditemui pada beberapa jenis. Dalam penelitian ini, misalnya didapati bahwa 112 ciri ditemui pada sekurang-kurangnya dua jenis dan dua ciri ditemui pada delapan jenis. Persamaan ini mengukuhkan lagi hipotesis bahwa semua batu nisan ini merupakan basil dari satu tradisi kesenian yang khas.

Dari bentuk umum batu nisan, dapat dibedakan 16 jenis (lihat ilustrasi): 9 yang berbentuk papan (A, B, C, D, E, F, N, O, Q) dan 7 yang berbentuk tiang (G, H, J, K, L, M, P). 13 jenis di antaranya telah didefinisikan dan ditemukan di Aceh oleh Othman bin Mohd. Yatim (Othman bin Mohd. Yatim, 1988: 35). Menurut kami, terdapat tiga lagi jenis yang perlu dibedakan, yaitu jenis yang kami namakan O, P dan Q. Jenis O terdapat sekurang-kurangnya di kepulauan Riau.[6] Jenis P terdapat di Aceh (Othman bin Mohd. Yatim, 1988: hlm. gbr. 8) sedangkan kami telah melihat batu nisan yang menyerupai jenis Q di daerah Pattani, selatan Thailand. Di Johor, jenis yang utama dari segi jumlah kuburan adalah jenis C (89 buah) (42%), yang terdapat di 26 situs, diikuti jenis K (36 buah) (17%), A (9 %), H (7 %) dan 0 (7 %). Hasil penelitian ini memperkuatkan lagi posisi jenis C sebagai jenis “batu Aceh” yang paling banyak di Semenanjung Melayu (ibid.: 46). Dengan dua kekecualian, di semua situs dengan sekurang-kurangnya dua kuburan terdapat lebih dari satu jenis batu nisan.

Korpus data yang dihasilkan untuk memerikan setiap batu nisan ini membantu untuk membuat perbandingan di antara batu nisan dan demikian mengelompokkannya berdasaran jumlah ciri-ciri yang sama. Kemudian pengelompokan ini membantu untuk mengusulkan hipotesis tentang zamannya sebuah batu nisan, ataupun identifikasi makam jika terdapat persamaan yang sangat khusus.

Epigrafi

Dari 211 buah makam yang telah diteliti, terdapat sebuah makam saja yang tanggalnya serta identitasnya termuat di dalam epitaf, yaitu nenek dari Sayyid al-marhum Mansur yang mangkat pada bulan Agustus atau September 1453 di Sayong Pinang. Epitaf yang memuat nama saja ada pada makam Sultan Alauddin Riayat Syah I Melaka Ibni Sultan Mansur Syah Melaka yang berada di Pagoh. Dari sumber lain, diketahui bahwa kemangkatannya terjadi pada tahun 1488 dan baginda kemudian disebut “Marhum Berdarah Puteh” (Linehan, 1973: 15). Terdapat dua makam lagi yang epitafnya memuat sebuah nama, termasuk makam Sulaiman Syah ibni Sultan Mansur Syah Melaka ibni Sultan Muzafar Syah Melaka. Dia adalah kakak atau adik dari Sultan Alauddin Riayat Syah I Melaka.

Batu nisan lain tidak memuat unsur apa pun yang dapat langsung mengidentifikasi makamnya. Sebenarnya data mengenai tulisan yang ada pada “batu Aceh” dari Johor dapat dibagikan ke dalam dua kumpulan yang jauh berbeda. Kumpulan pertama terdiri dari makam yang batu nisannya memuat teks-teks dan epitaf-epitaf yang dapat dibaca, walaupun epitaf-epitaf ini kadangkala hanya berisikan ayat Alquran atau teks-teks keagamaan lain. Kumpulan kedua terdiri dari makam yang pada batu nisannya terdapat tulisan berhuruf yang agak “digayakan” sehingga kadang-kadang sama sekali tidak dapat dibaca. Makanya, walaupun terdapat beberapa tulisan di mana kalimat syahadat cukup jelas kelihatan dan biasanya diulangi beberapa kali pada kedua batu nisan sebuah makam, terdapat pula contoh di mana teks yang sama diukir menurut suatu gaya yang amat menyusahkan pembacaannya. Pada tahap terakhir gaya ini berbentuk seri-seri garis vertikal (Kalus dalam Perret dkk., 1999: 144-146).

Perbandingan untuk Identifikasi

Kekurangan informasi yang diperoleh langsung dari batu nisan sendiri memaksa kami menggunakan sumber-sumber lain serta membuat perbandingan dengan batu nisan lain untuk mencoba mengidentifikasi makamnya. Di bawah ini diberikan beberapa contoh hasil penelitian yang menggunakan sekaligus perbandingan di antara batu nisan, sumber tertulis, dan sumber lisan.

Bukit Seluyut

Di Bukit Seluyut terdapat sekelompok makam yang terdiri dari tiga makam yang mungkin dapat dikaitkan dengan beberapa peristiwa yang diceritakan dalam Sejarah Melayu.

Menurut teks ini, Sultan Muzzafar Syah II telah mangkat di Seluyut dan dikebumikan di Bukit Seluyut. Karena itulah baginda disebut “Marhum di Seluyud” (Abdul Samad bin Ahmad [ed.], 1986: 307; Shellabear [ed.], 1994: 235). Tidak ada tanggal terperinci tentang kemangkatan baginda, dan dari sumber lain dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum bulan Agustus 1569. Menurut Sejarah Melayu lagi, anak saudaranya, Sultan Abdul Jalil I, mangkat pada usia Sembilan tahun, tidak lama sesudah menaiki takhta. Baginda juga dikebumikan di Bukit Seluyut, bersebelahan dengan makam Sultan Muzzafar Syah II (Abdul Samad bin Ahmad [ed.], 1986: 307-308; Shellabear [ed.], 1994: 235-236). Seperti Sultan Muzzafar Syah II, tidak ada tanggal terperinci tentang kemangkatan Sultan Abdul Jalil I dan dari sumber yang sama dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum bulan Agustus 1569. Menurut Sejarah Melayu juga, Raja Fatimah, puteri Sultan Alauddin Riayat Syah II, dan adik Sultan Muzzafar Syah II, juga dikuburkan di Bukit Seluyut, bersebelahan dengan makam abangnya (Abdul Samad bin Ahmad [ed.], 1986: 310; Shellabear [ed.], 1994: 238). Peristiwa ini terjadi sebelum kemangkatan Sultan Abdul Jalil Syah II pada tahun 1597.



Makam Bukit Seluyut

Dengan keadaan ini, di mana tiga orang dimakamkan berdekatan satu sama lain, kami berpendapat bahwa makam mereka adalah kumpulan tiga makam tersebut di atas, sekiranya batu nisan - batu nisan betul-betul terletak pada tempat asalnya. Kecuali ukuran yang sedikit berbeda, boleh dikatakan bahwa batu nisan dari dua makam di antaranya adalah sama. Persamaan ini cukup sesuai untuk makam dua kakak-beradik, yaitu Sultan Muzzafar Syah II dan Raja Fatimah. Selain itu, batu nisan yang ketiga kecil, oleh karena itu dapat diduga bahwa ini menandakan makam seorang anak, mungkin Sultan Abdul Jalil I.

Jika dibandingkan dengan batu nisan di luar Johor, batu nisan dari makam-makam yang diduga makam Sultan Muzzafar Syah II dan Raja Fatimah nampaknya mempunyai banyak persamaan dengan Makam Tok Subang di Kampung Kandang (Abdul Halim Nasir, 1977: 125; Othman bin Mohd. Yatim, 1988, hlm. gbr. 11, 54) dekat Sayong, Kuala Kangsar, negeri Perak di Malaysia. Tok Subang diduga gundik Sultan Mansur Syah I Perak (1549?-1577?) yang telah dibunuh dengan perintah baginda karena satu fitnah. Tanggal ini amat sesuai dengan pendapat kami mengenai zaman Sultan Muzzafar Syah II dan Raja Fatimah.

Makam Tengku Dara Putih

Sewaktu kunjungan ke Sungai Johor pada tahun 1826, sekelompok pengunjung dari Singapura sempat mendarat di dekat Bukit Sungai Tukul (Panchor) di mana terdapat sebuah makam yang digambarkan seperti berikut:

“[...] At the N.E. end of the fort we found a tomb formed by piling up large flat stones and filling up the centre with earth; there were two stones standing erect about a foot apart; they were of the same form, 3 feet high, very handsomely carved, and in good state of preservation. They are of hard sand-stone and said by our guide (Inchi Salle) to be the workmanship of a Chinese and to be the tomb of Raja Tungko Putih; but he could not tell us when he lived or anything of his history” (Viator dalam Moor, 1837: 265).

Makam ini masih ada dan namanya sering disebut dalam beberapa variasi. Menurut Winstedt, pada awal tahun ‘30-an, makam ini disebut Makam Raja Puteh (Winstedt, 1992: 213). Kini ia disebut Makam Puteri Putih (Abdul Halim Nasir, 1990: 111), Makam Tengku Dara Putih, atau juga Makam Tengku Putih (Norjihan Nordin, 1994: 38). Terdapat satu kepercayaan setempat yang menceritakan bahwa tokohnya mangkat setelah tertusuk jarum emas pada jarinya.

Semua nama ini tidak memberikan langsung identitas orang yang dikebumikan. Namun, di samping dugaan bahwa dia seorang perempuan, dari gelaran “Tengku” yang digunakan sekurang-kurangnya mulai awal abad ke-19, dapat diduga juga bahwa dia anggota keluarga raja. Kami berpendapat bahwa Panchor pernah sekali menjadi ibu kota kesultanan Johor, mulai tahun 1702 hingga bulan Juni 1709, sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Jalil IV. Masuk akal bahwa identitas Tengku Putih perlu dicari terlebih dahulu dalam keluarga raja pada waktu itu. Untuk itu terdapat satu sumber asing yang amat menarik, yaitu laporan seorang Inggris, Vaughan, yang berada di “New Johore” pada tahun 1703. Walaupun nama tempat Panchor tidak disebutnya, adanya istana di “New Johore” cukup meyakinkan untuk mempertahankan bahwa tempat ini adalah Panchor.
Vaughan menceritakan bahwa adik atau kakak perempuan Sultan Abdul Jalil IV, yang juga istri Syahbandar, mangkat sewaktu hendak melahirkan pada tanggal 4 September 1703.[7] Kami berpendapat bahwa kemungkinan besar orang ini adalah orang yang disebut Tengku Putih di dalam tradisi setempat. Hipotesis ini diperkuatkan lagi berdasarkan satu silsilah yang sekarang dipegang oleh seorang keturunan Sultan Abdul Jalil IV. Dokumen ini menyebut bahwa Raja/Tengku Dara Puteh adalah anak Sultan Abdul Jalil Syah III dan mangkat di Panchor, seterusnya disebut “Marhumah Mangkat di Bukit Panchor”.

Batu nisan makam ini, yang berjenis N, mempunyai banyak persamaan dengan batu nisan dari dua makam yang berada dekat Kota Tinggi. Yang satu terletak dalam Kompleks Makam Bendahara Tun Habib Abdul Majid di Kampung Makam, yang lain terletak di seberang Sungai Johor di Kampung Tembeyoh, dan dipercayai sebagai makam seorang perempuan yang hidup sewaktu Sultan Mahmud Syah II bersemayam di Kota Tinggi (1688-1699). Berdasarkan dugaan bahwa Kompleks Makam Bendahara Tun Habib Abdul Majid dibuka sewaktu Sultan Mahmud Syah II pindah ke Kota Tinggi pada bulan Juli 1688, maka zaman ketiga makam ini dapat diletakkan antara tahun 1688 dan tanggal Panchor ditinggalkan sebagai ibu kota, yaitu Juni 1709.



Di Malaysia, kebanyakan “batu Aceh” jenis N ditemukan di Makam Diraja Kampung Langgar, Kedah (9 buah makam) (Othman bin Mohd. Yatim, 1988: 43). Kompleks makam ini telah dibuka pada tahun 1701 atas perintah Sultan Abdullah Al-Muazzam Shah. Tanggal ini amat sesuai dengan hipotesis kami tentang zaman ketiga makam jenis N yang disebut di atas. Namun kenyataan tidak begitu jelas dari segi itu, karena makam-makam keluarga raja sebelum tahun 1701 pernah dipindahkan ke Kampung Langgar (ibid., 1988: 118), mungkin termasuk batu nisan jenis N juga. Di luar Malaysia, “batu Aceh” jenis N ditemukan juga di Aceh (dipercayai dari abad ke-17), di Pulau Bintan (abad ke-17) dan di Banten pada makam Sultan Ageng Tirtayasa (Ambary, 1984: 416, foto 10 dan 13; 417 dan foto 15) yang mangkat pada tahun 1692.

Makam Bendahara Tun Mas Anom

Terdapat tiga versi berlainan tentang sebuah makam yang juga terletak di Panchor: apakah itu makam Sultan Abdul Jalil I (Abdul Halim Nasir, 1990: 111, foto 7.2 dan 7.3), makam Sultan Abdul Jalil III,[8] atau makam seorang bendahara?[9]
Kami telah menunjukkan di atas bahwa, menurut Sejarah Melayu, Sultan Abdul Jalil I dikebumikan di Bukit Seluyut, bersebelahan dengan makam Sultan Muzzafar Syah II.


Selain itu, menurut Sejarah Melayu lagi, Sultan Ala Jalla Abdul Jalil Riayat Syah II (Raja Omar) mangkat di Makam Tauhid (Abdul Samad bin Ahmad (ed.), 1986: 310; Shellabear (ed.), 1994: 238), Sultan Abdul Jalil Syah III mangkat di Pahang (Andaya, 1975: 114) seperti juga Sultan Abdul Jalil Syah IV (Kratz (ed.), 1973: 46; Gibson-Hill, 1955: 166). Melihat semua uraian ini, kami berpendapat bahwa makam tersebut bukan makam seorang sultan Johor yang bernama Sultan Abdul Jalil.

Versi yang mengatakan bahwa makam tersebut adalah makam seorang bendahara kelihatan jauh lebih kuat. Sebuah sumber setempat, Peringatan Sejarah Negeri Johor, memang menceritakan bahwa Bendahara Tun Mas Anom meninggal dunia sewaktu ibu kota kesultanan Johor terletak di Panchor (Kratz (ed.), 1973: 46). Bendahara ini adalah adik Sultan Abdul Jalil IV (Andaya, 1975: 201), dan satu sumber Belanda memberi tanggal terperinci kematiannya: 29 Mac 1708 (ibid.: 211). Hipotesis bahwa makam tersebut adalah makam Bendahara Tun Mas Anom diperkuatkan lagi jika dilihat dari segi jenis batu nisan. Selain makam ini, kami telah menemukan dua buah makam lain dengan “batu Aceh” jenis P di negeri Johor, yaitu di Kompleks Makam Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Salah satunya diduga makam Bendahara Tun Habib Abdul Majid sendiri, yang tidak lain dari ayahnya Bendahara Tun Mas Anom.

“Batu Aceh” dan Adat Kematian

Walaupun kemungkinan besar banyak makam dengan batu nisan berbentuk “batu Aceh” sudah hilang, dari jumlah yang masih kelihatan sekarang, dapat diperkirakan bahwa “batu Aceh” digunakan untuk orang Islam tertentu saja di Semenanjung Melayu mulai abad ke-15. Sebenarnya informasi yang tertera dalam epitaf pada beberapa “batu Aceh” menunjukkan bahwa ia digunakan sebagai tanda makam sultan, kaum kerabatnya serta orang-orang Besar kerajaan.

Adat kematian orang biasa tidak disebut dalam sumber-sumber lokal. Terdapat informasi ringkas dalam beberapa sumber Cina seperti Hai yü (1537), di mana tentang Melaka disebut bahwa orang miskin membakar mayat, juga demikian orang kaya tetapi sebelumnya jenazahnya diletakkan di dalam sebuah peti bersama kapur Barus (Groeneveldt, 1880: 128). Satu lagi sumber Cina, dari akhir abad ke-16 atau awal ke-17, juga mencatat bahwa semua mayat dibakar (ibid.: 135; Han Wai Toon, 1948: 31). John Davis, seorang pelaut yang berada di Aceh pada tahun 1599 mencatatkan bahwa orang biasa dikebumikan (Purchas (ed.), 1905: 321-322).

Hai-lu, sebuah sumber Cina dari akhir abad ke-18, menyebut bahwa di Songkhla (selatan negeri Thailand sekarang) orang Melayu dikebumikan di bawah pohon kelapa dan tidak ada pengorbanan yang dibuat untuknya. Dalam sumber ini juga dicatat bahwa di pantai timur, termasuk Johor, adatnya hampir sama (Cushman & Milner, 1979: 13, 27).

Hai-lu tidak menyebut lagi bahwa mayat dibakar. Maka dapat disimpulkan bahwa pemakaman orang kebanyakan sudah menjadi biasa pada abad ke-18 dan mungkin juga pada abad ke-17 dan kuburannya ditandai dengan batu sungai, batu biasa, atau batang kayu. Baik sumber setempat, maupun sumber asing, memberi bukti bahwa sultan, kaum kerabatnya serta orang-orang besar kerajaan dimakamkan mulai abad ke-15 di Semenanjung Melayu.

Seringkali dalam kesusastraan tradisional Melayu, sewaktu kemangkatan seorang raja atau kematian orang besar, tidak terdapat satu gambaran terperinci mengenai adat pemakamannya dan hanya disebut seperti contoh berikut: “Maka Sultan Mahmud Syah pun ditanamkan oranglah seperti adat raja-raja mangkat” (Tun Seri Lanang, 1997: 247). Namun terdapat beberapa sumber setempat yang memberikan keterangan yang lebih terperinci.

Di antaranya terdapat sebuah teks berjudul Adat Raja-Raja Melayu yang memiliki satu bab sangat menarik mengenai adat yang diikuti sewaktu kemangkatan seorang raja. Teks ini telah dihasilkan di Melaka pada tahun 1779 atas pesan De Bruyn, seorang Belanda yang bertugas sebagai Gubernur Melaka pada waktu itu. Narasumber adalah orang setempat bernama Tuan Lebai Abdulmuhit dan isinya berkenaan dengan adat Raja pada zaman kesultanan Melaka (Sudjiman (ed.), 1983: 55-56). Biarpun informasi ini diperoleh hampir 300 tahun sesudah kejatuhan kesultanan Melaka, isinya cukup meyakinkan, apalagi karena adat yang diikuti di Melaka seterusnya diikuti di kesultanan lain di Semenanjung. Terdapat perincian-perincian amat menarik tentang batu nisan sendiri, terutamanya tentang pembuatan batu nisan oleh tukang-tukang setempat yang pandai. Dari gambaran yang diberikan, jelas bahwa batu nisan berbentuk “batu Aceh” digunakan sebagai batu nisan makam Sultan Melaka. Terdapat satu contoh di Johor sendiri, yaitu makam Sultan Alauddin Riayat Shah (1477-1488) di Kampung Raja, Pagoh, Muar. Satu informasi lain yang menarik adalah bahwa tulisan-tulisan berbagai warna dicat di atas batu nisannya. Dari hasil survei kami, jelas bahwa hiasan seperti ini sudah lama hilang dan cat yang ada sekarang pada beberapa batu nisan kelihatan baru.

Teks Bustan al-Salatin juga memberikan beberapa perincian menarik tentang adat pemakaman raja dan tercatat di dalamnya bahwa sewaktu memerintah di Aceh, Sultan Iskandar Thani memutuskan mengirim batu nisan ke Pahang untuk makam-makam kerabat baginda.[10] Selain itu, terdapat juga beberapa informasi mengenai batu nisan sesudah kemangkatan Sultan Iskandar Thani di Aceh pada tahun 1641, termasuk perhiasan berbentuk lapisan emas dan batu permata (Nuruddin al-Raniri, 1992: 45-46). Bustan al-Salatin siap tertulis oleh Nuruddin al-Raniri pada tahun 1640 (1050 H.)( ibid.: xiv) yaitu 139 tahun sebelum teks Adat Raja-raja Melayu. Terdapat tiga fakta rang menarik di sini.

Pertama, terbukti bahwa ada batu nisan yang dikirim dari Aceh ke Semenanjung Melayu, sekurang-kurangnya pada awal abad ke-17.[11] Fakta ini membawa beberapa persoalan: apakah semua batu nisan yang disebut “batu Aceh” memang berasal dari utara Sumatra? Sekiranya benar, apakah batunya diukir di utara Sumatra atau di tempat pemakaman? Seandainya diukir di luar Sumatra, sejak kapan dan dari mana asal tukangnya? Teks Adat Raja-raja Melayu rnenunjukkan bahwa terdapatnya tukang “batu Aceh” di Semenanjung Melayu merupakan suatu fakta yang disampaikan secara turun-menurun. Selain itu, pada “batu Aceh” dari Johor terdapat batu nisan di mana pembuatan ukiran nampaknya belum selesai, atau juga terdapat makam di mana sebuah batu nisan diukir sedangkan yang lain tidak. Dari situ, kami berpendapat bahwa sekurang-kurangnya sebagian dari “batu Aceh” diukir di Semenanjung.

Fakta yang kedua membawa implikasi mengenai kronologi jenis “batu Aceh” karena keputusan Sultan Iskandar Thani menunjukkan bahwa batu nisan yang menandai satu kubur mungkin bukan batu nisan asal. Penggantian[12] batu nisan asal bisa membawa kekeliruan sekiranya terdapat satu jangka waktu yang cukup panjang (misalnya satu abad) di antara pengebumian dan kejadian meletak batu nisan baru. Teks Adat Raja-Raja Melayu menunjukkan bahwa sebatang nisan sementara ditanam sewaktu upacara pengebumian dan batu nisan tetap ditanam kira-kira sebulan kemudian. Namun, mungkin terdapat keadaan di mana batu nisan tetap berbentuk satu jenis yang dihasilkan jauh sesudah pengebumiannya, sedangkan epitaf, jika ada, pada batu nisan baru ini, menyebutkan bahwa orang tersebut meninggal jauh sebelumnya. Mungkin juga bisa terjadi bahwa satu batu nisan tetap kemudian diganti dengan batu nisan lain, disebabkan alasan tertentu, seperti batu nisan lama rusak atau batu nisan baru dianggap lebih cantik. Oleh karena itu, zaman sejenis “batu Aceh” tidak dapat dipastikan tanpa meneliti sebanyak mungkin batu nisan dari jenis tersebut di berbagai kawasan.

Fakta menarik yang ketiga dalam teks Bustan al-Salatin adalah berkenaan dengan hiasan-hiasan yang terdapat pada batu nisan dalam bentuk emas dan permata. Jelas bahwa sekiranya dahulu terdapat “batu Aceh” dengan hiasan sebegini di Johor, maka hiasan ini sudah lama hilang dan batu nisan yang kelihatan sekarang sudah tidak lengkap lagi.

Apa yang mendasari munculnya “batu Aceh” adalah suatu pertanyaan yang belum terjawab. Biarpun “batu Aceh” belum diteliti secara mendalam dari segi simbolisme, jelas bahwa ia merupakan campuran unsur-unsur pra-Islam dan unsur-unsur Islam. Maka tidak terlalu aneh jika ditemukan monumen-monumen yang serupa dari segi bentuk dan hiasan di kawasan lain di Asia Tenggara.

Kosa Ban Saladaeng Nua

Sebenarnya, peradaban Buddha di Asia Tenggara telah mencipta monumen berkaitan dengan kematian yang dapat dibandingkan dengan “batu Aceh”, yaitu tempat menyimpan abu mayat yang disebut kosa dalam bahasa Thai. Tradisi kesenian ini lebih kuno daripada tradisi “batu Aceh”. Sebuah contoh sangat mirip dengan “batu Aceh” masih kelihatan di Saladaeng Nua, sebuah kampung lama di tepi Sungai Chao Phraya, sekitar 50 km dari Bangkok. Penduduk kampung adalah orang Mon yang berpindah dari Birma ke tempat ini pada awal abad ke-19. Monumen ini terletak di dalam sebuah bangunan kecil dekat sebuah wat. Abu mayat tidak tersimpan dalam monumen sendiri, tetapi di bawahnya, dalam wadah dari logam atau dalam kotak dari keramik. Monumen berbentuk serupa juga digunakan sebagai tempat abu mayat Raja Siam dahulu. Walaupun begitu, dari perbandingan ini tidak dapat langsung disimpulkan bahwa ada pengaruh dari tradisi tempat abu mayat penganut agama Buddha atas jenis “Batu Aceh” yang dimaksud, yaitu jenis J.

Kesimpulan

Hasil berbagai survei yang telah dilakukan di Negeri Johor, Malaysia, dari tahun 1996 hingga tahun 1999, telah membawa penambahan sebanyak 15 tempat atas jumlah situs makam lama dengan batu nisan berbentuk “batu Aceh”, menjadikan jumlahnya 36 sekarang. Temuan batu nisan juga bertambah, melebihi 50% jika dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya pada tahun ‘80-an, sehingga jumlahnya menjadi 211 buah. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh hingga sekarang, disimpulkan bahwa Negeri Johor merupakan daerah Semenanjung Melayu yang paling kaya akan “batu Aceh”. Selain itu, keadaan setiap makam juga telah dicatat secara terperinci dan didapatkan bahwa sekitar dua pertiga darinya masih mempunyai sekurang-kurangnya satu batu nisan dalam keadaan sempurna.

Dari segi tipologi, penelitian ini telah dapat memperkenalkan ciri-ciri yang terperinci bagi setiap batu nisan berbentuk “batu Aceh” dan menghasilkan satu cadangan tipologi yang membedakan 16 jenis, berdasarkan perbandingan antara batu nisan. Data ciri-ciri yang dihasilkan untuk memerikan setiap batu nisan ini membantu untuk membuat perbandingan di antara batu nisan dan demikian mengelompokkannya berdasaran jumlah ciri-ciri yang sama. Oleh karena kebanyakan epitaf tidak memuat langsung informasi tentang zaman dan identifikasi makam, pengelompokan ini membantu untuk mengusulkan hipotesis tentang zamannya sebuah batu nisan, ataupun identifikasi makam jika terdapat persamaan yang sangat khusus. Maka, tiga percobaan kronologi dan identifikasi telah dilakukan mengenai makam-makam dari Bukit Seluyut dan Panchor berdasarkan hasil survei yang terbaru ini dan perbandingan antara batu nisan yang telah ditemui di negeri Johor sendiri dan antara batu nisan - batu nisan ini dan batu nisan yang berada di luar negeri Johor.

Penelitian terbaru ini merupakan langkah awal sebuah penelitan lebih luas tentang “batu Aceh” yang akan meliputi seluruh Dunia Melayu dari selatan Thailand sampai ke Indonesia. Diharapkan penelitian ini akan membantu untuk mengerti kemunculan dan simbolisme “batu Aceh” yang tentunya perlu ditinjau dalam konteks kebudayaan Asia Tenggara, melihat bahwa terdapat monumen mirip dengan “batu Aceh” yang digunakan oleh penganut agama Buddha.
__________________

Makalah ini disampaikan dalam seminar Dimensi Budaya dalam Membangun Persatuan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Arkeologi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, pada tanggal 16-18 Juli 2001 di Palembang, Sumatra Selatan, Indonesia.
Daniel Perret, adalah Direktur Isntitut Prancis untuk Timur Jauh (Ecole française d‘Etreme-Orient/EFEO).
Daftar Pustaka
Abdul Halim Nasir
• 1977 Sejarah Perak, Kuala Lumpur, Jabatan Muzium.
• 1985 “Nisan Aceh Bertulis di Semenanjung Malaysia”, Purba, 4, hlm. 6-22.
• 1990 Kota-Kota Melayu, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdul Samad bin Ahmad (ed.)
• 1986 Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu), Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, [ed. pertama, 1979].
Andaya, Leonard Yuzon
• 1975 The Kingdom of Johore (1641-1728), Kuala Lumpur, Oxford University Press.
Ambary, Hasan Muarif
• 1984 L‘art funéraire musulman en Indonésie des tines au XIXe siècle. Étude épigraphique et ypologique, thése de doctorat, Paris, EHESS.
Cushman, Jennifer W. & Milner, Anthony Crothers
• 1979 “Eighteenth and nineteenth-century chinese accounts of the Malay Peninsula”, Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 52(1), hlm. 1-56.
Damais, Louis-Charles
• 1968 “L‘épigraphie musulmane dans le sud-est asiatique”, Bulletin de l‘École française d‘Extrême-Orient, LIV, hlm. 567-604.
Gibson-Hill, Carl Alexander
• 1955 “Johore Lama and other ancient sites on the Johore River”, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 28(2), hlm. 126-198.
Groeneveldt, Willem Pieter
• 1880 Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Sources, Verhandelingen van de Bataviaasch Genootschap 39, hlm. 1-144.
Han Wai Toon
• 1948 “A Study on Johore Lama”, Journal of the South Seas Society, 5(2), hlm. 17-34.
Kratz, Ernst Ulrich (ed.)
• 1973 Peringatan Sejarah Negeri Johor. Eine Malaiische zu Geschichte Johors im 18. Jahrhundert, Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
Lanang, Tun Seri
• 1997 Sulalat al-Salatin, Muhammad Haji Salleh (ed.), Kuala Lumpur, Yayasan Karyawan/Dewan Bahasa dan Pustaka.
Linehan, William
• 1973 A History of Pahang, Kuala Lumpur, Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, [ed. pertama, 1936].
Moor, J.H.
• 1837 Notices of the Indian Archipelago and adjacent countries, Singapore.
Norjihan Nordin
• 1994 “Sejarah Kampung Panchor: Peranannya di Awal Kurun Ke-18”, dalam Abdullah Zakaria bin Ghazali & Zainal Abidin Borhan (ed.), Johor dahulu dan sekarang, Kuala Lumpur, Persatuan Muzium Malaysia, hlm. 33-46.
Nuruddin al-Raniri, Syeikh
• 1992 Bustan al-Salatin, Bab. II, Fasal 13, Siti Hawa Haji Salleh (ed.), Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, [ed. pertama, 1966].
Othman bin Mohd. Yatim
• 1985 Batu Aceh: a study of 15th-19th century Islamic gravestones in Peninsular Malaysia, PhD dissertation, University of Durham.
• 1988 Batu Aceh. Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur, Muzium Negara.
Othman bin Mohd. Yatim & Abdul Halim Nasir
• 1990 Epigrafi Islam Terawal di Nusantara, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
Perret, Daniel
• 1998 Sejarah Johor-Riau-Lingga sehingga 1914. Sebuah esei bibliografi, Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia/EFEO.
Perret, Daniel; Kamarudin Ab. Razak & Ludvik Kalus
• 1999 Batu Aceh. Warisan Sejarah Johor, Johor Bahru, l‘École française d‘Extrême-Orient /Yayasan Warisan Johor.
Purchas, Samuel (ed.)
• 1905 “John Davis the navigator” dalam Purchas, His Pilgrimes, jil. II, Glagow, James MacLehose & Sons.
Ronkel, Philippus Samuel van
• 1920 “Grafmonumenten op het maleische schiereiland in een oud maleisch werk vermeld”, Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, 76, hlm. 162-171.
Shellabear, William Girdlestone (ed.)
• 1994 Sejarah Melayu, Kuala Lumpur, Fajar Bakti, [ed. pertama, 1898].
Sudjiman, Panuti H.M. (ed.)
• 1983 Adat Raja-Raja Melayu, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
Winstedt, Richard Olaf
• 1992 A History of Johore (1365-1941). With a final chapter by Prof. Dato‘ Khoo Kay Kim, Kuala Lumpur, Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, reprint no. 6, [ed. pertama, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, X(3), 1932].

[1] Istilah “batu Aceh” muncul pada tahun 1920 berkenan dengan sebuah makam di Pahang (Othman bin Mohd. Yatim, 1988: xxv, 5).
[2] Pada abad ke-17, diperdagangkan emas dari Jambi dan Indragiri, timah dari Sumatra dan sebagian dari pantai barat Semenanjung Melayu, tambaga dari Jepang, garam dari Siam, gaharu, rotan, lilin lebah, kapur, gading, sarang burung, lada dari Jambi, Idragiri dan Palembang, beras dari Jawa dan Siam, sutra, keramik dan peralatan besi dari Cina, pakaian dari India, benang emas dari Jepang, candu dan budak (Andaya, 1975: 38, 69, 76, 128, 148).
[3] Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, X (3), 1932. Sebagian besar dari buku ini telah diterbitkan kembali oleh The Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society pada tahun 1992 (MBRAS Reprint No. 6).
[4] Lihat Perret, 1988.
[5] Terdapat contoh-contoh “batu Aceh” yang telah dibawa oleh R. O. Winstedt dan G. B. Gardner pada tahun ‘20-an dan ‘30-an untuk disimpan di Museum Nasional Singapura. Mungkin di antaranya terdapat beberapa buah yang berasal dari negeri Johor. Namun, oleh karen artifak-artifak arkeologi yang dikumpulkan sebelum Perang Dunia II oleh bekas Raffles Museum sedang dalam proses inventarisasi, kami tidak sempat menelitinya (lihat juga Othman bin Mohd. Yatim, 1988: 133-134, 185).
[6] Di negeri Kedah terdapat juga satu kuburan dengan batuan batu nisan yang serupa jenis O, tetapi tanpa hiasan pada bagian atas badan dan pada bagian kepala (makam Tok Bomoh Gajah di kota Tok Langgar, Kampung Naga, mukim Naga).
[7] Dipetik oleh Winstedt, 1992: 219.
[8] Silsilah keturunan Kerajaan Johor/Pahang/Riau yang dipegang oleh Raja kamarazaman bin Raja Salim, Kota Tinggi.
[9] Wawancara dengan Abdullah bin Abu Talib (Panchor), 19/12/1995.
[10] Nuruddin al-Raniri, 1992: 40-42. Lihat juga Linehan, 1973: 37-39; Ronkel, 1920: 162-171. Menurut Linehan, tempat makam ini sekarang bernama Makam Chondong atau Makam Tujuh Beradik (berdekatan Kota Pekan). Dia menemukan lima kubur lama dan batu nisan yang telah dibawa oleh Sultan Iskndar Thani berbentuk “Chinese-lantern” (jenis Hikayat Iskandar Zulkarnain). Dia berhasil mengidentifikasi satu makam, yaitu makam Marhum Muda Abdullah (“Marhum Muda Pahang”, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, XII (2), 1934: 171-173) yang dibunuh pada tahun 1614, dan dia menduga terdapat juga makam Puteri Bongsu Chendera Dewi, ibu Sultan Iskandar Thani. Selain itu, Linehan juga menemukan beberapa peninggalan struktur yang yang dipercayai didirikan sebelum kedatangan Sultan Iskandar Thani (Linehan, 1973: 38-39,235-236). Dengan demikian, terdapat satu kemungkinan besar bahwa batu nisan yang dibawa oleh Iskandar Thani menggantikan batu nisan (batu Aceh?) yang diletakkan tidak lama sesudah kemangkatan. Linehan mencatat bahwa satu pecahan batu nisan (yang sejenisnya tidak diketahui) dengan tulisan “Haza al-Kubur Sultan Muda (?) Lah” telah ditemukan di hutan dekat Makam Chondong (Ibid., : 236). Mungkin batu nisan ini adalah batu nisan asal makam Sultan Muda Abdullah. Menurut Othman bin Mohd. Yatim, terdapat 7 makam lama di Makam Chondong (Othman bin Mohd. Yatim, 1988: xxxvi).
[11] Peristiwa ini terjadi pada tahun 1638, menurut Linehan (1973: 39)
[12] Sekurang-kurangnya dalam satu masalah, istialh “menggantikan” digunakan. Lihat Nuruddin al-Raniri, 1992: 42, catatan kaki 417 dan Ronkel, 1920: 170.


Sumber :http://melayuonline.com

Catatan sisa dari dari perjuangan ASNLF (GAM); Lahir karena Penindasan dan Pelecehan Tanah Adat

kru seumangat bangsa aceh !!!

Catatan sisa dari dari perjuangan ASNLF (GAM); Lahir karena Penindasan dan Pelecehan Tanah Adat

Putus sudah harapan damai di Aceh. Sejak kemarin, pemerintah mulai memberlakukan darurat militer di Aceh. Enam bulan lamanya operasi bakal dilakukan TNI. Militer diterjunkan untuk melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mengapa dan bagaimana lahirnya ''si Anak Nakal'' di Aceh itu?

BICARA GAM, mau tak mau, harus bicara kelahiran negara Republik Indonesia. Sebab, dari situlah kisah gerakan menuntut kemerdekaan dimulai. Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Di bawah Residen Aceh, yang juga tokoh terkemuka, Tengku Nyak Arief, Aceh menyatakan janji kesetiaan, mendukung kemerdekaan RI dan Aceh sebagai bagian tak terpisahkan.

Pada 23 Agustus 1945, sedikitnya 56 tokoh Aceh berkumpul dan mengucapkan sumpah. ''Demi Allah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir.'' Kecuali Mohammad Daud Beureueh, seluruh tokoh dan ulama Aceh mengucapkan janji itu. Pukul 10.00, Husein Naim dan M Amin Bugeh mengibarkan bendera di gedung Shu Chokan (kini, kantor gubernur). Tengku Nyak Arief gubernur di bumi Serambi Mekah.

Tetapi, ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia. Mereka para hulubalang, prajurit di medan laga. Prajurit yang berjuang melawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI, mereka bisa mengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakan kemerdekaan. Motornya adalah Daud Cumbok. Markasnya di daerah Bireuen. Tokoh-tokoh ulama menentang Daud Cumbok. Melalui tokoh dan pejuang Aceh, M. Nur El Ibrahimy, Daud Cumbok digempur dan kalah. Dalam sejarah, perang ini dinamakan perang saudara atau Perang Cumbok yang menewaskan tak kurang 1.500 orang selama setahun hingga 1946.

Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Saat itulah, M. Daud Beureueh ditunjuk sebagai Gubernur Militer Aceh.

Oleh karena kondisi negara terus labil dan Belanda merajalela kembali, muncul gagasan melepaskan diri dari RI. Ide datang dari dr. Mansur. Wilayahnya tak cuma Aceh. Tetapi, meliputi Aceh, Nias, Tapanuli, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkalis, Indragiri, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Minangkabau. Daud Beureueh menentang ide ini. Dia pun berkampanye kepada seluruh rakyat, bahwa Aceh adalah bagian RI. Sebagai tanda bukti, Beureueh memobilisasi dana rakyat.

Setahun kemudian, 1949, Beureueh berhasil mengumpulkan dana rakyat 500.000 dolar AS. Uang itu disumbangkan utuh buat bangsa Indonesia. Uang itu diberikan ABRI 250 ribu dolar, 50 ribu dolar untuk perkantoran pemerintahan negara RI, 100 ribu dolar untuk pengembalian pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 100 ribu dolar diberikan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis. Aceh juga menyumbang emas lantakan untuk membeli obligasi pemerintah, membiayai berdirinya perwakilan RI di India, Singapura dan pembelian dua pesawat terbang untuk keperluan para pemimpin RI. Saat itu Soekarno menyebut Aceh adalah modal utama kemerdekaan RI.

Setahun berlangsung, kekecewaan tumbuh. Propinsi Aceh dilebur ke Propinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh marah. Apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 1948 bahwa Aceh akan diberi hak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam tak juga dipenuhi.

Intinya, Daud Beureueh ingin pengakuan hak menjalankan agama di Aceh. Bukan dilarang. Beureueh tak minta merdeka, cuma minta kebebasan menjalankan agamanya sesuai syariat Islam. Daud Beureueh pun menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia pada April 1953. Ide ini di Jawa Barat telah diusung Kartosuwiryo pada 1949 melalui Darul Islam. Lima bulan kemudian, Beureueh menyatakan bergabung dan mengakui NII Kartosuwiryo.

Dari sinilah lantas Beureueh melakukan gerilya. Rakyat Aceh, yang notabene Islam, mendukung sepenuhnya ide NII itu. Tentara NII pun dibentuk, bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Lantas, terkenallah pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah. Beureueh lari ke hutan. Cuma, ada tragedi di sini. Pada 1955 telah terjadi pembunuhan masal oleh TNI. Sekitar 64 warga Aceh tak berdosa dibariskan di lapangan lalu ditembaki. Aksi ini mengecewakan tokoh Aceh yang pro-Soekarno. Melalui berbagai gejolak dan perundingan, pada 1959, Aceh memperoleh status propinsi daerah istimewa.

Soekarno makin represif. Setiap ketidakpuasan dihancurkan oleh kekuatan militer. PRRI/Permesta pun disikat habis. Republik Persatuan Indonesia (RPI) pun ditumpas. Pemimpinnya ditangkapi. Tahun 1961, Presiden RPI Syfarudin Prawiranegara menyerah. Diikuti tokoh DI/TII lainnya, seperti M Natsir. Tetapi, Daud Beureueh tetap gerilya di hutan, melawan Soekarno.

Dikhianati

Beureueh merasa dikhianati Soekarno. Bung Karno tidak mengindahkan struktur kepemimpinan adat dan tak menghargai peranan ulama dalam kehidupan bernegara. Padahal, rakyat Aceh itu sangat besar kepercayaannya kepada ulama. Gerilya dilakukan. Tetapi, Bung Karno mengerahkan tentaranya ke Aceh. Tahun 1962, Beureueh dibujuk menantunya El Ibrahimy agar menuruti Menhankam AH Nasution untuk menyerah. Beureueh menurut karena ada janji akan dibuatkan UU Syariat Islam bagi rakyat Aceh (baru terwujud tahun 2001).

GAM lahir di era Soeharto. Saat itu, sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Soeharto benar-benar mencampakkan adat dan segala penghormatan rakyat Aceh. Efek judi melahirkan prostitusi, mabuk-mabukan, bar, dan segala macam yang bertentangan dengan Islam dan adat rakyat Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pusat. Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomi sangat memprihatinkan.

Melihat hal ini, Daud Beureueh dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam. Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskan pembentukan Republik Islam Aceh, yakni sebuah negeri yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa tercapai tanpa senjata.

Lalu diutuslah Zainal Abidin menemui Hasan Tiro yang sedang belajar di Amerika. Pertemuan terjadi tahun 1972 dan disepakati Tiro akan mengirim senjata ke Aceh. Zainal tak lain adalah kakak Tiro. Sayang, senjata tak juga dikirim hingga Beureueh meninggal. Hasan Asleh, Jamil Amin, Zainal Abidin, Hasan Tiro, Ilyas Leubee, dan masih banyak lagi berkumpul di kaki Gunung Halimun, Pidie. Di sana, pada 24 Mei 1977, para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh mendirikan GAM.

Selama empat hari bersidang, Daud Beureueh ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi. Sementara Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat, dan agamanya yang diinjak-injak Soeharto.

Miliki Pabrik Senjata dan Berlatih di Libya

Setelah didirikan, GAM mendapat dukungan rakyat. Hubungan dengan dunia internasional terus dibangun. Kekuatan bersenjata pun disusun. Berapa anggota GAM, bagaimana kekuatannya, jaringan internasionalnya, dan dananya?

MASIH ingat deadline maklumat pemerintah 12 Mei lalu. Hingga batas waktu ultimatum, pemerintah tak juga mengeluarkan keputusan sebagai tanda awal operasi militer ke Aceh. Konon, saat itu pemerintah menghitung kekuatan TNI di sana. Ada kekhawatiran, TNI bakal dilibas GAM melalui perang gerilya.

Secara tidak langsung, kabar ini menyiratkan ketangguhan kekuatan bersenjata GAM. Sesungguhnya jumlah anggota GAM itu sebagian besar rakyat Aceh. Filosofinya begini. Jika rakyat terus ditindas, maka seluruh rakyat itu akan bangkit melawan. Dan, hal seperti inilah yang terjadi di bumi Serambi Mekah itu. Perlawanan GAM mendapat simpati luar biasa dari rakyat Aceh. Rakyat yang lama ternista dan teraniaya.

Sambil berkelakar, Panglima Tertinggi GAM dan Wakil Wali Negara Aceh Tengku Abdullah Syafei (alm) sempat mengatakan, bayi-bayi warga Aceh telah disediakan senjata AK-47 oleh GAM. Mereka akan dididik dan dilatih sebagai tentara GAM dan segera pergi berperang melawan TNI.

Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi, diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tiro dari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini. Sementara basis militer dikendalikan dari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie. Seluruh kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini. Termasuk, seluruh komando di sejumlah wilayah di Aceh dan di beberapa negara seperti Malaysia, Pattani (Thailand), Moro (Filipina), Afghanistan, dan Kazakhstan. Tetapi, kerap GAM menipu TNI dengan cara mengubah-ubah tempat markas utamanya.

Di seluruh Aceh, GAM membuka tujuh komando, yaitu komando wilayah Pase Pantebahagia, Peurulak, Tamiang, Bateelik, Pidie, Aceh Darussalam, dan Meureum. Masing-masing komando dibawahi panglima wilayah.

Sejak berdiri tahun 1977, GAM dengan cepat melakukan pendidikan militer bagi anggota-anggotanya. Setidaknya tahun 1980-an, ribuan anak muda dilatih di camp militer di Libia. Saat itu, Presiden Libia Mohammar Khadafi mengadakan pelatihan militer bagi gerakan separatis dan teroris di seluruh dunia. Hasan Tiro berhasil memasukkan nama GAM sebagai salah satu peserta pelatihan. Pemuda kader GAM juga berhasil masuk dalam latihan di camp militer di Kandahar, Afghanistan pimpinan Osama bin Laden.

Gelombang pertama masuk tahun 1986, selanjutnya terus dilakukan hingga akhir 1990. Selama DOM, pengiriman tersendat. Tetapi, angkatan 1995-1998 sudah mendapat latihan intensif. Ketika DOM dicabut, prajurit dari Libia ini ditarik ke Aceh. Jumlahnya sekitar 5.000 personel dan dijadikan pasukan elite GAM (semacam Kopassus).

Jalur ke Libia memang agak mudah. Dari Aceh, para pemuda Aceh itu dikirim melalui Malaysia lalu menuju Libia. Jalur lainnya dari Aceh lalu ke Thailand menuju Afghanistan dan melanjutkan ke Libia. Dari jalur ketiga, yakni melalui Aceh menuju Filipina Selatan dan ke Libia. Tiga jalur penting ini hampir selalu lolos dari jangkauan petugas imigrasi, polisi, dan patroli TNI-AL.

Di era Syafei hingga sekarang dipegang Muzakkir Manaf, personel GAM terdiri atas pasukan tempur, intelijen, polisi, pasukan inong baleh (pasukan janda korban DOM) dan karades (pasukan khusus) serta Lasykar Tjut Nyak Dien (tentara wanita).

Wakil Panglima GAM Wilayah Pase Akhmad Kandang (alm) pernah mengklaim, jumlah personel GAM 70 ribu. Anggota GAM 490 ribu. Jumlah itu termasuk jumlah korban DOM 6.169 orang.

Sumber resmi Mabes TNI cuma menyebut sekitar enam ribu orang. Mantan Menhan Machfud MD menyebut 4.869 personel. Dari jumlah itu, 804 di antaranya dididik di Libia dan 115 dilatih di Filipina -- Moro. Persediaan senjatanya terdiri atas pistol, senapan, GLM, mortir, granat, pelontar granat, pelontar roket, RPG, dan bom rakitan. Jenis senapan di antaranya AK-47, M-16, FN, Colt, dan SS-1.

Dari mana persenjataan itu diperoleh? Ada jalur internasional yang menyuplainya. Sejumlah negara disebut antara lain, gerakan separatis Pattani Thailand, Malaysia, gerakan Islam Moro Filipina, eks pejuang Kamboja, gerakan separatis Sikh India, gerakan Elan Tamil, dan Kazhakstan serta Libia dan Afghanistan. GAM juga membuat pabrik senjata. Di antaranya, di Kreung Sabe, Teunom -- Aceh Barat -- dan di Lhokseumawe dan Nisau-Aceh Utara serta di Aceh Timur. Jenis senjata yang diproduksi seperti bom, amunisi, senjata laras panjang dan pendek, pabrik senjata ini bisa dibongkar pasang sesuai dengan kondisi medan. Jika akan diserbu TNI, pabrik senjata telah dipindahkan ke daerah lain. Para ahli senjata disekolahkan ke Afghanistan dan Libia.

Senjata-senjata GAM juga berasal dari Jakarta dan Bandung.

Pasar gelap senjata ini dilakukan oleh oknum TNI dan Polri yang haus kekayaan. Bagi GAM, asal ada senjata, uang tidak masalah. Sebab, faktanya GAM ternyata memiliki sumber dana yang sangat besar. Jumlah pembelian ke oknum TNI/Polri ini bisa trilyunan rupiah. Sebuah penggerebekan tahun 2000 oleh Polda Metro Jaya sempat menemukan kuitansi Rp 3 milyar untuk pembelian senjata GAM di pasar gelap dari oknum TNI.

Kini, senjata yang dimiliki TNI juga dimiliki GAM. Yang tak dimiliki GAM adalah senjata berat. Sebab, sifatnya yang lamban. Prinsip GAM, senjata itu harus memiliki mobilitas tinggi, mudah dibawa ke mana-mana. Sebab, strategi perangnya yang hit and run. GAM bahkan mengaku memiliki senjata yang lebih modern daripada TNI. Misalnya, senjata otomatis yang dimiliki para karades. Senjata otomatis, berbentuk kecil mungil itu bisa tahan berhari-hari dalam air. Anggota karades inilah yang biasa menyusup ke kota-kota dan menyergap anggota TNI/Polri yang teledor.

Membeli senjata tentu dengan uang melimpah. Sebab, harganya yang tak murah. Lantas, dari mana mereka mendapatkan dana? GAM memiliki donatur tetap dari pengusaha-pengusaha Aceh yang sukses di luar negeri. Di antaranya, di Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Eropa. Dana juga didapatkan dari sumbangan wajib yang diambil dari perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional di Aceh.

Sebagai gambaran, tahun 2000 lalu, GAM meminta sumbangan wajib kepada seorang pengusaha lokal bernama Tengku Abu Bakar sebesar Rp 100 juta. Abu Bakar diberi surat berkop Neugara Atjeh-Sumatera tertanggal 15 Februari 2000 yang ditandatangani oleh Panglima GAM Wilayah Aceh Rajek Tengku Tarzura.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyebut Pupuk Iskandar Muda pernah menyetor Rp 10 milyar ke GAM untuk biaya keamanan. GAM kerap melakukan gangguan bila tidak mendapatkan sumbangan wajib tersebut. Makanya, setiap bulan, GAM mendapat upeti dari para pengusaha ''sahabat GAM'' itu.

Sistem komunikasi GAM juga sangat canggih. Sistem komunikasi berlapis dilakukan GAM sebagai benteng pertahanan dan propaganda. Selain handytalky, GAM juga memiliki radio tranking, radar dan telepon satelit. GAM juga memiliki penyadap telepon. Acap kali gerakan TNI/Polri dimentahkan aksi-aksi penyadapan ini. Penggerebekan sering kali gagal total.

Sistem organisasinya yang disusun dengan sistem sel juga membantu GAM survive. Tidak mudah menemukan markas GAM. Meski, ada sebagian anggota GAM yang ditangkap. Antara anggota dan pejabat satu dengan yang lain kadang tidak berhubungan, tidak saling mengenal.

Ketua Umum Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) Shalahuddin Al Fatah menuturkan, sejak zaman Belanda, rakyat Aceh memang tidak pernah menang. Tetapi, rakyat Aceh tidak pernah ditaklukkan. Fakta sejarah pula, gerakan rakyat Aceh menentang pusat tidak pernah menang. Tetapi, TNI tidak pernah bisa menaklukkan mereka.
Sumber: blog article by gracias

Pemerintah Aceh Tidak Mampu Realisasikan Anggaran Besar

Pemerintah Aceh Tidak Mampu Realisasikan Anggaran Besar

Banda Aceh, (Analisa)
Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar, serta para pejabat struktural di bawahnya, dinilai tidak mampu merealisasikan penyerapan anggaran yang tersedia cukup banyak untuk program pembangunan di provinsi itu.
Kelemahan yang terlihat jelas dalam implementasi anggaran ini akan menjadi petaka besar bagi pemerintahan baru Aceh yang telah berusia tiga tahun, dan akan membawa dampak buruk atas kepercayaan yang diberikan kepada duet Irwandi-Nazar.
"Kita sangat menyayangkan, ternyata anggaran besar yang dimiliki Aceh saat ini, tidak mampu direalisasikan dengan baik dalam penyerapannya untuk berbagai program pembangunan, guna mempercepat kesejahteraan masyarakat," ujar Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, Senin (9/11).

Pernyataan tersebut disampaikannya terkait realisasi dana APBA 2009 yang terserap masih relatif rendah, baru 40 persen atau senilai Rp3,88 triliun dari pagunya Rp 9,7 triliun. Ini artinya, sisa dana yang belum terserap masih cukup besar, mencapai Rp5,82 triliun lagi.
Dari 43 Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) yang membelanjakan dana tersebut, yang paling rendah serapannya adalah Dinas Kesehatan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Bahkan, banyak dinas/badan yang justru lebih banyak menyerap anggaran untuk belanja rutin, seperti membayar gaji para pegawai dan perjalanan dinas.
Menurut Ashkalani, seharusnya jika berkaca dari dua tahun kepemimpinan awal diharapkan pada periode tahun ketiga dapat berubah tetapi kondisinya malah tetap sama. Maka hal yang cukup pantas dialamatkan pada nilai kegagalan adalah Sekda yang tidak mampu menjadi lokomotif perubahan secara kontinyu untuk pembangunan Aceh, terutama dalam membina SKPA di bawahnya," kata Askhalani.

Rombak Kabinet

Dia mendesak Gubernur Aceh untuk segera merombak kabinet struktural di bawahnya, karena dinilai telah gagal menjalankan tugas. "Hal paling urgen harus dilakukan mengganti para penjabat yang bertanggungjawab penuh atas kegagalan yang dilakukan oleh SKPA. Sebab implikasi atas kegagalan SKPA jelas dipicu oleh lemahnya kontrol dan inovasi kreatif dalam mengontrol tim untuk bekerja dengan maksimal," tegasnya.
Kondisi ini, menurutnya, harus segera disikapi secara tegas oleh Kepala Pemerintahan Aceh. Sebab, kegagalan realisasi APBA akan menjadi salah satu tolok ukur yang bisa membuat gubernur dan wakil gubernur terpilih dianggap gagal dalam mewujudkan implementasi atas visi dan misi, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

GeRAK Aceh mendesak DPRA untuk dapat membantu eksekutif dalam melakukan kontrol yang sama untuk mempercepat pergantian atas para penjabat yang dinilai gagal melakukan inovasi kreatif untuk masa depan publik di Aceh. "Ruang ini harus dapat dimainkan oleh DPRA baru, terlebih banyak persoalan yang sampai hari ini belum mampu dijabarkan secara maksimal, terutama dalam mempercepat proses pembangunan berkelanjutan di Aceh, sebagaimana amanah dari perdamaian," ujarnya.

Penyerapan APBA dari tahun 2007 hingga 2009, yakni tahun 2007 total pagu anggaran sebesar Rp4,1 triliun dengan realisasi serapan mencapai 77,53 persen senilai Rp3,1 triliun. Pada tahun anggaran 2008, Aceh mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp8,5 triliun, persentase realisasi serapan berjumlah 67,21 persen, senilai Rp5,8 triliun. Sedangkan tahun 2009, pagu anggaran Aceh meningkat menjadi Rp9,7 triliun, namun realisasi anggaran yang sedang berjalan hingga kini, jumlahnya menurun hingga 40 persen atau senilai Rp3,88 triliun. (mhd)

Pemerintah Aceh Tidak Mampu Realisasikan Anggaran Besar

Pemerintah Aceh Tidak Mampu Realisasikan Anggaran Besar

Banda Aceh, (Analisa)
Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar, serta para pejabat struktural di bawahnya, dinilai tidak mampu merealisasikan penyerapan anggaran yang tersedia cukup banyak untuk program pembangunan di provinsi itu.
Kelemahan yang terlihat jelas dalam implementasi anggaran ini akan menjadi petaka besar bagi pemerintahan baru Aceh yang telah berusia tiga tahun, dan akan membawa dampak buruk atas kepercayaan yang diberikan kepada duet Irwandi-Nazar.
"Kita sangat menyayangkan, ternyata anggaran besar yang dimiliki Aceh saat ini, tidak mampu direalisasikan dengan baik dalam penyerapannya untuk berbagai program pembangunan, guna mempercepat kesejahteraan masyarakat," ujar Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, Senin (9/11).

Pernyataan tersebut disampaikannya terkait realisasi dana APBA 2009 yang terserap masih relatif rendah, baru 40 persen atau senilai Rp3,88 triliun dari pagunya Rp 9,7 triliun. Ini artinya, sisa dana yang belum terserap masih cukup besar, mencapai Rp5,82 triliun lagi.
Dari 43 Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) yang membelanjakan dana tersebut, yang paling rendah serapannya adalah Dinas Kesehatan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Bahkan, banyak dinas/badan yang justru lebih banyak menyerap anggaran untuk belanja rutin, seperti membayar gaji para pegawai dan perjalanan dinas.
Menurut Ashkalani, seharusnya jika berkaca dari dua tahun kepemimpinan awal diharapkan pada periode tahun ketiga dapat berubah tetapi kondisinya malah tetap sama. Maka hal yang cukup pantas dialamatkan pada nilai kegagalan adalah Sekda yang tidak mampu menjadi lokomotif perubahan secara kontinyu untuk pembangunan Aceh, terutama dalam membina SKPA di bawahnya," kata Askhalani.

Rombak Kabinet

Dia mendesak Gubernur Aceh untuk segera merombak kabinet struktural di bawahnya, karena dinilai telah gagal menjalankan tugas. "Hal paling urgen harus dilakukan mengganti para penjabat yang bertanggungjawab penuh atas kegagalan yang dilakukan oleh SKPA. Sebab implikasi atas kegagalan SKPA jelas dipicu oleh lemahnya kontrol dan inovasi kreatif dalam mengontrol tim untuk bekerja dengan maksimal," tegasnya.
Kondisi ini, menurutnya, harus segera disikapi secara tegas oleh Kepala Pemerintahan Aceh. Sebab, kegagalan realisasi APBA akan menjadi salah satu tolok ukur yang bisa membuat gubernur dan wakil gubernur terpilih dianggap gagal dalam mewujudkan implementasi atas visi dan misi, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

GeRAK Aceh mendesak DPRA untuk dapat membantu eksekutif dalam melakukan kontrol yang sama untuk mempercepat pergantian atas para penjabat yang dinilai gagal melakukan inovasi kreatif untuk masa depan publik di Aceh. "Ruang ini harus dapat dimainkan oleh DPRA baru, terlebih banyak persoalan yang sampai hari ini belum mampu dijabarkan secara maksimal, terutama dalam mempercepat proses pembangunan berkelanjutan di Aceh, sebagaimana amanah dari perdamaian," ujarnya.

Penyerapan APBA dari tahun 2007 hingga 2009, yakni tahun 2007 total pagu anggaran sebesar Rp4,1 triliun dengan realisasi serapan mencapai 77,53 persen senilai Rp3,1 triliun. Pada tahun anggaran 2008, Aceh mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp8,5 triliun, persentase realisasi serapan berjumlah 67,21 persen, senilai Rp5,8 triliun. Sedangkan tahun 2009, pagu anggaran Aceh meningkat menjadi Rp9,7 triliun, namun realisasi anggaran yang sedang berjalan hingga kini, jumlahnya menurun hingga 40 persen atau senilai Rp3,88 triliun. (mhd)

Selasa, 10 November 2009

Daya Serap APBA 2009 Baru 40 Persen

Hingga 6 November 2009
Daya Serap APBA 2009 Baru 40 Persen
* Terendah, Kesehatan dan Perikanan


9 November 2009, 14:32
BANDA ACEH - Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) menyatakan hingga posisi 6 November 2009, jumlah dana APBA 2009 yang terserap masih relatif rendah, baru 40 persen atau senilai Rp 3,88 triliun dari pagunya Rp 9,7 triliun. Ini artinya, sisa dana yang belum terserap masih cukup besar, mencapai Rp 5,82 triliun lagi.

Dari 43 Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) yang membelanjakan dana tersebut, yang paling rendah serapannya adalah Dinas Kesehatan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKA, Drs Paradis MM, kepada Serambi, Jumat (6/11), menyatakan untuk meningkatkan daya serap APBA yang masih rendah itu, maka mulai minggu kedua bulan ini, dia imbau para kontraktor SKPA-SKPA yang realisasi pekerjaan fisik dan nonfisik proyeknya telah terealisasi di atas 60 persen, diharapkan segera mengusulkan amprahan dana proyeknya ke DPKKA.

“Dengan masuknya amprahan dana tersebut kita harapkan pada akhir tahun nanti jumlah tunggakan pembayaran proyek APBA 2009 tidak terlalu banyak lagi seperti tahun lalu,” ujar Paradis di ruang kerjanya yang didampingi Sekretaris DPKKA, Bustami. Paradis menjelaskan, masih rendahnya daya serap APBA 2009 sampai minggu pertama November ini, disebabkan banyak kontraktor yang belum mengambil uang muka kerja (UMK) dan amprahan lanjutan proyek yang telah dikerjakannya.

Sebagian besar kontraktor di Aceh, kata Paradis, baru mengamprah uang proyeknya setelah proyeknya selesai 100 persen. Hal ini memang tidak dilarang, tapi sangat berbahaya jika pada akhir tahun nanti, proyek yang dikerjakan tidak selesai 100 persen dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PTPK) SKPA langsung memotong kontrak pekerjaannya, maka yang sangat dirugikan adalah sang kontraktor.

Untuk itu, Paradis dan Bustami sekali lagi mengimbau, sebelum apa yang dikhawatirkan itu terjadi, maka sebaiknya para kontraktor yang belum pernah mengambil UMK dan pekerjaan fisik proyeknya telah berjalan di lapangan 60-80 persen bahkan yang sudah terealisir 100 persen, sudah bisa mengusulkan pencairan amprahan dana proyeknya ke DPKKA melalui SKPA masing-masing menurut aturan yang berlaku.

Paradis menyebutkan, dari 43 SKPA, ada dua yang masih relatif rendah serapannya, yaitu Dinas Kesehatan (anggarannya baru terserap 15,27 persen dari pagunya Rp 315,2 miliar), disusul Dinas Kelautan dan Perikanan (baru 16,99 persen dari pagunya Rp 167,2 miliar). Selain itu, ada dua dinas lagi yang pagu anggarannya besar, tapi daya serapnya juga masih rendah, yakni Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Pagu anggaran dinas ini mencapai Rp 2,239 triliun, tapi daya serapnya baru 23,36 persen. Demikian pula Dinas Pendidikan, pagunya Rp 1,123 triliun, tapi realisasi anggarannya baru 25,05 persen.

Sedangkan serapan anggaran di Dinas Pengairan Aceh lumayan baik. Realisasi anggarannya telah mencapai 35,67 persen dari pagunya Rp 695,3 miliar. Dari 43 SKPA yang ada, sebut Paradis, yang daya serap anggarannya paling besar adalah DPRA, mencapai 73,87 persen dari pagunya Rp 24,3 miliar, sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru 49,03 persen dari pagunya Rp 2,3 miliar. Disusul Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin mencapai 70,49 persen dari pagunya Rp 184,4 miliar, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mencapai 69,49 persen dari pagunya Rp 19,7 miliar, dan Sekretariat DPRA sudah 66,40 persen dari pagunya 70,1 miliar.


Untuk sektor pemberdayaan ekonomi, seperti Dinas Perindagkop dan UKM yang pagu anggarannya Rp 139,6 miliar, baru terealisasi 25,59 persen. Ini didominasi oleh penyaluran belanja rutin, sedangkan bantuan modal usaha kepada usaha kecil dan koperasi belum dilakukan sampai kini. Dinas Pertanian Tanaman Pangan juga demikian, baru menyalurkan 20,54 persen dari pagu anggarannya Rp 234,6 miliar. Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga rendah. Anggarannya baru terserap 25,28 persen dari pagu Rp 222 miliar.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga demikian, anggarannya baru terserap 27,10 persen dari pagu Rp 140,4 miliar. Hal yang serupa juga dialami Badan Ketahanan Pangan, baru terserap dananya 27,84 persen dari pagu Rp 31,3 miliar. Sedangkan Dinas Sosial Aceh sudah mencapai 32,06 persen realisasi anggarannya dari pagu Rp 154,3 miliar.

Wakil Ketua Sementara DPRA, Amir Helmi SH, yang dikonfirmasi Serambi, Minggu (8/11), menyatakan bisa menerima alasan DPKKA dan SKPA mengenai daya serap APBA 2009 yang hingga 6 November tahun ini baru mencapai 40 persen dari pagunya Rp 9,7 triliun. “Ya, kita bisa maklum realisasinya baru 40 persen, karena banyak kontraktor yang belum mengambil uang muka kerja dan amparahan tahapan proyek II dan III,” ujar Amir.

Namun, kata Amir Helmi, yang perlu menjadi perhatian serius oleh SKPA, jika sampai akhir tahun nanti masih banyak proyek fisik dan nonfisik yang belum terealisir 100 persen, maka akan memberikan dampak kurang baik untuk kinerja Gubernur Aceh secara menyeluruh. Tahun lalu banyak proyek fisik yang tak dapat diselesaikan pada akhir tahun 2008, disebabkan pengesahan APBA-nya terlambat atau baru dilakukan bulan Juni 2008. Tahun ini, APBA-nya disahkan 15 Januari 2009 oleh DPRA, kenapa masih banyak proyek otonomi khusus (otsus) kabupaten/kota dan provinsi yang belum berjalan baik, bahkan masih ada yang baru ditender.

Karena itu, kata anggota dewan lainnya, Iskandar Daoed, program monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Bappeda bersama Biro Pembangunan Setda Aceh dengan mengikutsertakan SKPA perlu ditingkatkan lagi. “Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai hambatan yang terjadi di lapangan maupun kebijakan dan solusi yang akan diambil sepulang dari monitoring dan evaluasi,” ujar Amir. (her)
sumber:serambinews.com

Senin, 09 November 2009

Dirgahayu Hari Pahlawan 10 November 2009



Alat Musik Tradisional Di Atjeh

Alat Musik Tradisional Di Nanggroe Aceh Darussalam

Arbab


Instrumen ini terdiri dari 2 bagian yaitu Arbabnya sendiri (instrumen induknya) dan penggeseknya (stryk stock) dalam bahasa daerah disebut : Go Arab. Instrumen ini memakai bahan : tempurung kelapa, kulit kambing, kayu dan dawai.

Musik Arbab pernah berkembang di daerah Pidie, Aceh Besar dan Aceh Barat. Arbab ini dipertunjukkan pada acara-acara keramaian rakyat, seperti hiburan rakyat, pasar malam dsb. Sekarang ini tidak pernah dijumpai kesenian ini, diperkirakan sudah mulai punah. Terakhir kesenian ini dapat dilihat pada zaman pemerintahan Belanda dan pendudukan Jepang.

Bangsi Alas

Bangsi Alas adalah sejenis isntrumen tiup dari bambu yang dijumpai di daerah Alas, Kabupeten Aceh Tenggara. Secara tradisional pembuatan Bangsi dikaitkan dengan adanya orang meninggal dunia di kampung/desa tempat Bangsi dibuat. Apabila diketahui ada seorang meninggal dunia, Bangsi yang telah siap dibuat sengaja dihanyutkan disungai. Setelah diikuti terus sampai Bangsi tersebut diambil oleh anak-anak, kemudian Bangsi yang telah di ambil anak-anak tadi dirampas lagi oleh pembuatnya dari tangan anak-anak yang mengambilnya. Bangsi inilah nantinya yang akan dipakai sebagai Bangsi yang merdu suaranya. Ada juga Bangsi kepunyaan orang kaya yang sering dibungkus dengan perak atau suasa.

Serune Kalee (Serunai)



Serune Kalee merupakan isntrumen tradisional Aceh yang telah lama berkembang dan dihayati oleh masyarakat Aceh. Musik ini populer di daerah Pidie, Aceh Utara, Aceh Besar dan Aceh Barat. Biasanya alat musik ini dimainkan bersamaan dengan Rapai dan Gendrang pada acara-acara hiburan, tarian, penyambutan tamu kehormatan. Bahan dasar Serune Kalee ini berupa kayu, kuningan dan tembaga. Bentuk menyerupai seruling bambu. Warna dasarnya hitam yang fungsi sebagai pemanis atau penghias musik tradisional Aceh.

Serune Kalee bersama-sama dengan geundrang dan Rapai merupakan suatau perangkatan musik yang dari semenjak jayanya kerajaan Aceh Darussalam sampai sekarang tetap menghiasi/mewarnai kebudayaan tradisional Aceh disektor musik.

Rapai



Rapai terbuat dari bahan dasar berupa kayu dan kulit binatang. Bentuknya seperti rebana dengan warna dasar hitam dan kuning muda. Sejenis instrumen musik pukul (percussi) yang berfungsi pengiring kesenian tradisional.

Rapai ini banyak jenisnya : Rapai Pasee (Rapai gantung), Rapai Daboih, Rapai Geurimpheng (rapai macam), Rapai Pulot dan Rapai Anak.

Geundrang (Gendang)



Geundrang merupakan unit instrumen dari perangkatan musik Serune Kalee. Geundrang termasuk jenis alat musik pukul dan memainkannya dengan memukul dengan tangan atau memakai kayu pemukul. Geundrang dijumpai di daerah Aceh Besar dan juga dijumpai di daerah pesisir Aceh seperti Pidie dan Aceh Utara. Fungsi Geundrang nerupakan alat pelengkap tempo dari musik tradisional etnik Aceh.

Tambo



Sejenis tambur yang termasuk alat pukul. Tambo ini dibuat dari bahan Bak Iboh (batang iboh), kulit sapi dan rotan sebagai alat peregang kulit. Tambo ini dimasa lalu berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menentukan waktu shalat/sembahyang dan untuk mengumpulkan masyarakat ke Meunasah guna membicarakan masalah-masalah kampung.

Sekarang jarang digunakan (hampir punah) karena fungsinya telah terdesak olah alat teknologi / pengeras suara / microphone.

Taktok Trieng

Taktok Trieng juga sejenis alat pukul yang terbuat dari bambu. Alat ini dijumpai di daerah kabupaten Pidie, Aceh Besar dan beberapa kabupaten lainnya. Taktok Trieng dikenal ada 2 jenis :

Yang dipergunakan di Meunasah (langgar-langgar), dibalai-balai pertemuan dan ditempat-tempat lain yang dipandang wajar untuk diletakkan alat ini.
jenis yang dipergunakan disawah-sawah berfungsi untuk mengusir burung ataupun serangga lain yang mengancam tanaman padi. Jenis ini biasanya diletakkan ditengah sawah dan dihubungkan dengan tali sampai ke dangau (gubuk tempat menunggu padi di sawah).

Bereguh



Bereguh nama sejenis alat tiup terbuat dari tanduk kerbau. Bereguh pada masa silam dijumpai didaerah Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan terdapat juga dibeberapa tempat di Aceh. Bereguh mempunyai nada yang terbatas, banyakanya nada yang yang dapat dihasilkan Bereguh tergantung dari teknik meniupnya.
Fungsi dari Bereguh hanya sebagai alat komunikasi terutama apabila berada dihutan/berjauhan tempat antara seorang dengan orang lainnya. Sekarang ini Bereguh telah jarang dipergunakan orang, diperkirakan telah mulai punah penggunaannya.

Canang

Perkataan Canang dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Dari beberapa alat kesenian tradisional Aceh, Canang secara sepintas lalu ditafsirkan sebagai alat musik yang dipukul, terbuat dari kuningan menyerupai gong. Hampir semua daerah di Aceh terdapat alat musik Canang dan memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda-beda.

Fungsi Canang secara umum sebagai penggiring tarian-tarian tradisional serta Canang juga sebagai hiburan bagi anak-anak gadis yang sedang berkumpul. Biasanya dimainkan setelah menyelesaikan pekerjaan di sawah ataupun pengisi waktu senggang.

Celempong



Celempong adalah alat kesenian tradisional yang terdapat di daerah Kabupaten Tamiang. Alat ini terdiri dari beberapa potongan kayu dan cara memainkannya disusun diantara kedua kaki pemainnya.

Celempong dimainkan oleh kaum wanita terutama gadis-gadis, tapi sekarang hanya orang tua (wanita) saja yang dapat memainkannnya dengan sempurna. Celempong juga digunakan sebagai iringan tari Inai. Diperkirakan Celempong ini telah berusia lebih dari 100 tahun berada di daerah Tamiang.

Sumber :http://acehblogging.blogspot.com

Image Collection of Atjeh Pusaka





Posted by Picasa

40 Warga Aceh Terinfeksi HIV/AIDS

40 Warga Aceh Terinfeksi HIV/AIDS ; 15 Diantaranya Meninggal Dunia

Banda Aceh, (Analisa).
Sedikitnya 40 warga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), hingga saat ini sudah positif terkena Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Aceh, dari jumlah penderita itu, sebanyak 15 orang diantaranya telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Sekretaris KPA Provinsi Aceh, dr. Ormaia Nyak Oemar M.Kes, mengatakan, pada 2004 terdata satu kasus AIDS di Aceh, 2005 dua kasus, 2006 tujuh kasus tiga di antaranya HIV, tahun 2007 sembilan kasus, satu di antaranya HIV dan 2008 12 kasus dua kasus HIV dan sembilan kasus AIDS. "Jumlah kasus AIDS hingga Oktober 2009 bertambah sembilan orang, tiga di antaranya meninggal dunia," kata Ormaia Nyak Umar di Banda Aceh, Sabtu (7/11).

Dijelaskan, sembilan kasus AIDS yang ditemukan sepanjang 2009 tersebut, tiga ditularkan dari hubungan seksual dan selebihnya akibat penggunaan narkotika suntik (injection drug user/IDU). Sebagian besar penderita akibat IDU adalah laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan penderita AIDS akibat hubungan seksual adalah perempuan.
Kasus tersebut terjadi di 17 kabupaten/kota. Salah satu penyebab meningkatnya kasus HIV/AIDS di Aceh adalah semakin terbukanya daerah ini pascatsunami sehingga arus informasi dan transportasi semakin terbuka. Ormaia menambahkan, dari 40 kasus HIV/AIDS yang sudah ditemukan, 16 kasus ditularkan akibat penggunaan narkotika suntik dan selebihnya disebabkan hubungan seksual. Kasus HIV/AIDS di Aceh didominasi laki-laki yakni 25 penderita dan 15 lainnya perempuan.

Lhokseumawe dan Langsa terbanyak ditemukan kasus AIDS masing-masing 4 kasus. Disusul, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie dan Aceh Besar, masing-masing 3 kasus. Selanjutnya, Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Simeulue, Bener Meriah dan Aceh Tengah 12 kasus. Sedangkan Aceh Selatan dan Sabang baru ditemukan 2 kasus.
KPAP Aceh memperkirakan, pengindap HIV/AIDS di Aceh tahun ini 1.686 orang (1426 HIV dan 260 AIDS). Sementara estimasi 2010, jumlahnya bertambah mencapai 1.916 pengindap (1627 HIV dan 289 AIDS).

Komisi Pengawasan

Terkait terjadinya peningkatan penyebaran HIV/AIDS di Aceh, Ormaia menyatakan, pihaknya terus mengaktifkan komisi pengawasan di kabupaten/kota. Melalui komisi itu, masyarakat yang tak paham dengan HIV/AIDS bisa membuka diri ke sana agar mengerti. "Dengan terbentuknya komisi ini masyarakat khususnya yang terkena HIV/AIDS sudah bisa berkomunikasi seperti kemana dia mau cari VCT atau konselor yang dibutuhan," jelasnya.
Diakuinya, upaya penanggulangan virus HIV/AIDS agar tidak terus meluas di Aceh agak sulit dengan adanya diskriminasi dan pengucilan terhadap para penderita yang sudah dinyatakan positif terkena virus itu. Hal ini membuat para penderita yang positif, tidak mau mengakui dirinya sudah tertular penyakit itu karena akan dikucilkan.
"Kita masih ada diskriminasi terhadap para penderita sehingga menyulitkanpenanggulangan.
Stigma yg masih ada terlalu tinggi karena kita memang berlaku syariat Islam di NAD, mungkin kalau di provinsi lain tidak, kalau mereka positif virus HIV/AIDS tidak dikucilkan oleh masyarakat, dan tidak ada perbedaan,"ujar Ormaia.

Pengelola Program KPA Provinsi Aceh, Safwan mengatakan, ada delapan unit Voluntary Counseling and Testing (VCT) di Aceh, yaitu RSUZA Banda Aceh, RS Kesdam dan RS Bhayangkara Polri di Banda Aceh. Kemudian, RSU Aceh Tamiang, RSU Langsa, RSU Cut Mutia Lhokseumawe, RSU Sigli dan RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh.
Selain RSUZA, VCT lainnya belum memberikan pelayanan efektif, karena kekurangan sarana dimilikinya. "Khususnya masalah obat, semua pasien harus mengambil di VCT RSUZA, katanya. (mhd)
Jembatan Blang Gleum Julok Terbengkalai, Wabup Aceh Timur Lakukan Sidak

Julok,(Analisa)
Dua unit jembatan di Dusun Sosial, Desa Blang Gleum, Kecamatan Julok, Aceh Timur yang pembangunannya dibiayai dana hibah dari Menko Kesra dilaporkan terbengkalai dan ditinggalkan oleh rekanan.Bahkan saat ini, sejumlah tiang penyangganya roboh ke dasar sungai.
Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin Abubakar saat melakukan sidak dua unit jembatan tersebut, Kamis (6/11) lalu mengatakan, pembangunan dua unit jembatan itu dilaksanakan oleh kontraktor asal Lhokseumawe. Anggaran yang digunakan bersumber dari dana hibah Menkokesra Rp 16 miliar dengan alokasi proyek senilai Rp 888.690.000.
Akibat jembatan terbengkalai, masyarakat sekitar terpaksa menggunakan jalur transportasi sungai dengan catatan debit air sungai surut, namun bila air pasang, warga tidak bisa melintas sama sekali.

Belum diketahui mengapa pengerjaan pembangunan dua jembatan tersebut terhenti pelaksanaannya. Pemerintah setempat sebelumnya menyatakan semua pekerjaan akan dilanjutkan pasca rekomendasi pihak Kejati Aceh yang telah memeriksa kasus dana hibah Menko Kesra di Aceh Timur ini senilai Rp 16 miliar.
Sementara itu, anggota DPRK Aceh Timur, Abdul Hamid meminta pihak terkait agar bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan.
"Kita patut sesali pihak-pihak terkait telah mengabaikan begitu saja proyek dua jembatan BlangGleum ini", ujarnya seraya menambahkan, agar pihak penyidik menurunkan tim kembali melihat secara nyata, terkait apa yang telah dikerjakan rekanan tersebut.
Ditambahkan, hasil laporan warga kepada dirinya, bahwa jembatan itu dikerjakan tidak memenuhi standar. Dimana tidak dipasang besi sebagai penahan.
Buktinya saat ini beberapa tiang yang dicor menggunakan cincin sumur itu telah tumbang dan jatuh ke sungai.

Pada awalnya warga sangat menyambut baik atas dibangunnya dua unit jembatan ini, namun warga mulai menduga proyek ini dibangun tidak sesuai dengan perencanaan, terutama karena tidak memakai besi penyangga.
"Jembatan macam apa ini, kok tidak pakai besi apa bisa tahan dengan beban besar ketika melintas di atasnya," ujar Abdul Hamid.
Ketika melakukan sidak ke sejumlah proyek di sejumlah wilayah di Aceh Timur, Wabup Nasruddin Abubakar mengharapkan kepada semua pelaksana di lapangan agar dapat menjalankan tugas secara baik. (ed)