Sejarah lahirnya Gerakan Aceh Merdeka

Atjeh Pusaka - Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lahir pada 4 Desember 1976. Tapi sebenarnya catatan sejarah Aceh Merdeka atau Gerakan Aceh Merdeka baru didirikan pada 20 Mei 1977. Hasan Tiro lah yang memilih hari lahir GAM adalah pada tanggal yang disebut paling awal, disesuaikan dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Proklamasi ini dilangsungkan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini dilakukan secara sederhana, dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, menandakan bahwa awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan, Hasan Tiro juga mengumumkan struktur pemerintahan Negara Aceh Sumatera.

Akan tetapi, kabinet tersebut belum berfungsi hingga pertengahan 1977, persoalannya adalah karena para anggota kabinet pada umumnya masih berbaur dengan masyarakat luas untuk kampanye dan persiapan perang gerilya. Kabinet Negara Aceh Sumatera baru dapat melaksanakan sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977. Sedangkan upacara pelantikan dan pengumpulan anggota kabinet dilaksanakan pada 30 Oktober 1977 di camp Lhok Nilam pedalaman Tiro, Pidie.

Kabinetnya sendiri pada waktu itu, hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, yaitu: Presiden (Hasan Muhammad Tiro), Perdana Menteri (Dr.Muchtar Hasbi), Wakil Perdana Menteri (Teungku Ilyas Leube), Menteri Keuangan (Muhammad Usman), Menteri Pekerjaan Umum (Ir.Asnawi Ali), Menteri Perhubungan (Amir Ishak BA), Menteri Sosial (Dr.Zubir Mahmud) dan Menteri Penerangan (M. Tahir Husin).

Artikel Sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini tidak mengkhususkan deskripsi pada peristiwa detail secara kronologis yang berkaitan pada kejadian disekitar proklamasi ini. Akan tetapi lebih menarik untuk memaparkan latar belakang kelahiran dan motif-motif yang melahirkan peristiwa ini. Kelahiran GAM sebagai sebuah peristiwa tidak disebabkan faktor yang tunggal namun multi faktor. Terdapat berbagai pendapat yang telah menjelaskan beberapa hal yang menjadi kausa atau penyebab peristiwa ini.

Pertama, bahwa GAM merupakan lanjutan perjuangan atau setidaknya terkait Sejarah Darul Islam (DI) Aceh yang sebelumnya pernah meletus pada 1950-an. Tesis ini, didukung oleh Isa Sulaiman yang menilai keterkaitan GAM dangan DI, karena persoalan DI tidak diselesaikan secara tuntas. Dukungan para tokoh DI pada awal lahirnya GAM memperkuat tesis bahwa ada yang belum selesai pada upaya integrasi yang dibangun oleh Sukarno untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII Daud Beureueh. Namun, penulis menilai tesis ini lemah karena meski memiliki beberapa keterkaitan, tapi bukti bahwa GAM ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam sebagai dasar perjuangan dan lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu polpulisnya merupakan antitesis yang jelas menggugurkan pendapat ini.

Kedua, karena faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US Dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi dan Budaya Aceh dan Adat Aceh dalam tatanan masyarakat.

(Dari berbagai sumber)